100 Hari Prabowo-Gibran: Menanti Pelibatan Penyandang Disabilitas di Sektor Strategis

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, memprioritaskan isu disabilitas dalam salah satu program Asta Cita. Dalam pemerintahannya, Prabowo-Gibran bertekad hendak memperkuat peran penyandang disabilitas.

Tercatat, dalam rentang 100 hari Prabowo-Gibran, isu disabilitas beberapa kali disebut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Saat hadir dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional 2024 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2024, misalnya, Gus Ipul mengatakan Kemensos diminta Prabowo untuk menindaklanjuti berbagai program pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kemudian, pada puncak perayaan Hari Disabilitas Internasional di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024, Wapres Gibran hadir dan bicara soal pentingnya melibatkan penyandang disabilitas di perencanaan, pengecekan infrastruktur, hingga transportasi publik.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) membenarkan ada sejumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah banyak bicara isu disabilitas dan menjadikannya sebagai salah satu isu prioritas.

Semisal Kementerian Sosial (Kemensos). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Hanya saja, Ketua PPDI Norman Yulian berharap, agar berbagai kebijakan yang dibicarakan itu tak timbul tenggelam, dia ingin pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di pemerintahan Prabowo-Gibran dilaksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh.

"Terkadang di atas secara kebijakan sudah ada keberpihakan, namun ketika di bawah berjalan sangat lambat. Ini yang paling utama," kata Norman kepada Liputan6.com, dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, keberpihakan pemerintah kepada penyandang disabilitas selama ini hanya sebatas pengakuan dan penghormatan. Penyandang disabilitas harusnya juga diikutsertakan dalam pembangunan, sehingga inklusivitas terwujud.

"Sinergitas pemerintah dengan organisasi disabilitas menjadi harapan dalam melakukan kerja-kerja nyata. Sinergitas tidak hanya dibangun saat menyusun program tetapi pada saat pelaksanaan program mereka dilibatkan secara proporsional," ucap Norman.

Norman menilai, keterlibatan organisasi disabilitas dalam proses pembangunan layak dipandang sebagai keharusan. Hal ini, ujar dia, agar tidak ada stigma diskriminasi karena semua kelompok masyarakat diikutsertakan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, pemerintah Prabowo-Gibran juga dituntut berlaku adil dalam melakukan pembinaan serta pemberian bantuan keuangan bagi organisasi disabilitas di tanah air.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Perempuan dan Anak, Diah Pitaloka, menyatakan sejauh ini Kemensos masih fokus pada framing bahwa penyandang disabilitas hanya sekadar penerima manfaat dari berbagai bantuan sosial (bansos).

"Kementerian Sosial sampai hari ini memang lebih banyak dominan mem-framing bantuan sosial. Bantuan sosial sebagai akselerasi dari bagaimana pemerintah mengatasi persoalan keluarga miskin, nah, ini yang sebetulnya harus dilakukan koordinasi," kata Diah kepada Liputan6.com, dikutip Jumat (24/1/2025).

Diah menjelaskan, komposisi bantuan kemiskinan, bantuan sosial, serta bantuan lain memang tak dipersoalkan. Sebab, bantuan-bantuan itu diberikan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh keadilan.

Dia menyebut, di ruang sosial beragam bansos juga menjadi bentuk atau cara pemerintah untuk membangun karakter humanis. Namun, kata Dia, pemerintah bisa menggunakan pendekatan lain yang lebih strategis.

"Saya berharap pemerintah Pak Prabowo-Gibran ini mengangkat persoalan-persoalan ini (disabilitas) dengan pendekatan sebagai isu strategis, bukan isu yang sifatnya hanya populis," ujar Diah.

Menurutnya, isu-isu inklusivitas dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran belum terpetakan dengan baik. Termasuk, soal partisipasi penyandang disabilitas harus dalam hal-hal strategis pembangunan.

"Banyak agenda inklusif pemerintah yang hari ini memang belum ter-branding dengan baik, masih sibuk dengan program-program yang sifatnya bagi-bagi rumah, bagi-bagi makanan, tapi bagaimana program bagi-bagi ini diakselerasi. Orang belum lihat gambarannya menjadi sebuah kerja strategis," katanya.