Komisi IX DPR Beri Catatan Perbaikan Perlindungan PMI, Pasca Insiden Penembakan di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh menilai insiden penembakan yang menjadikan pekerja migran Indonesia (PMI) korban di Malaysia dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Menurut dia, insiden tersebut telah memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI.

"Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," kata Nihayatul melalui keterangan pers, Rabu (29/1/2025).

Nihayatul mencatat, kasus penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran dimana pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai. Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Namun, kenyataannya, lanjut Nihayatul, banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja.

"Saya mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," tegas Nihayatul.

Nihayatul berharap, insiden penembakan PMI di Malaysia menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar para PMI merasa aman nyaman dalam bekerja. Sehingga keluarga ditinggalkan juga merasa tenang saat salah satu keluarganya menjadi PMI ke negara lain sebab terlindungi oleh negara.

"Saya rasa Insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi PMI yang seringkali bekerja dalam kondisi yang rawan dan rentan, tentu ini sudah saatnya ada pembenahan serius dalam sistem perlindungan bagi PMI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," dia menandasi.

Berikut Catatan Perbaikan Nihayatul untuk perlindungan PMI:

1. Peningkatan Kerjasama Bilateral

Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik. Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Revisi dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat

Pemerintah Indonesia perlu merevisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja.

3. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Membuat sistem hukum yang mendukung PMI lebih kuat, termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya.

4. Pelatihan dan Penyuluhan Keamanan

Salah satu hal penting adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada PMI tentang hak-hak mereka, Pekerja migran perlu diberi pelatihan tentang keselamatan kerja, kesehatan, terkait hak-hak mereka cara melindungi diri dalam situasi berbahaya. Selain itu, mereka harus diberi pemahaman tentang jalur komunikasi dengan kedutaan atau konsulat Indonesia setempat jika mereka menghadapi masalah, serta pengetahuan tentang undang-undang negara tempat mereka bekerja

5. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan

Pekerja Migran Indonesia sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terpantau secara baik. Oleh karena itu, perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di daerah-daerah yang banyak mempekerjakan PMI, teruama Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Agensi. Penempatan Agensi yang menempatkan pekerja migran sering kali tidak cukup memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap agen ilegal atau yang tidak profesional sangat dibutuhkan.

6. Jaminan sosial untuk PMI

Penyediaan dana atau asuransi perlindungan sosial bagi pekerja migran yang bisa digunakan jika terjadi musibah seperti ini sangat penting. Ini akan memberikan rasa aman bagi mereka dan keluarga mereka di Indonesia.