20 Ribu Rumah Subsidi Disiapkan untuk Pekerja Migran Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersinergi dalam upaya menyiapkan 20 ribu rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan PMI memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ia menambahkan. 

Lokasi 20 ribu rumah subsidi direncanakan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Sementara Abdul Kadir Karding berharap, dengan adanya kolaborasi ini, pekerja migran Indonesia tidak hanya mendapatkan perlindungan saat bekerja di luar negeri, tapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak. 

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," sebut dia. 

Karding menyatakan, pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri. Namun juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali. "Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," tegasnya. 

Selain memfasilitasi di dalam negeri, pemerintah juga berencana mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi pada 20 Maret 2025. Sehingga Indonesia bisa kembali mengirimkan TKI ke Arab Saudi.  

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pencabutan moratorium itu nantinya akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. Estimasinya, pencabutan moratorium akan segera dilakukan dalam waktu dekat pada bulan ini. 

"Insya Allah Maret (2025), kalau tidak ada halangan mudah-mudahan tanggal 20 (Maret 2025)," ujar Karding seusai bertemu dengan Kadin Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Karding mengutarakan, pencabutan moratorium TKI ke Arab Saudi ini telah mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Pak Presiden mendukung supaya itu dibuka, dan beliau meminta kepada saya untuk menyiapkan semuanya, termasuk skema pelatihan," imbuh dia. 

Selain itu, RI 1 juga meminta untuk menyiapkan skema pelatihan sebelum mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Dengan turut mengubah porsi alokasi penempatan TKI, dengan mengurangi jumlah pekerja di sektor domestik dan memperbanyak skilled labour (tenaga kerja dengan keahlian spesifik).

"Beliau (Prabowo) meminta untuk penyiapan skema pelatihan, pengiriman nanti seperti apa. Nanti kita kan mau bergeser dari 80 persen domestik jadi 60 persen," kata Karding. 

Karding pun tak lagi khawatir soal potensi kekerasan terhadap TKI. Lantaran, ia menilai Arab Saudi secara komitmen untuk perlindungan pekerja dari beberapa negara lain. Pun jika Arab Saudi nantinya melanggar komitmen itu, Pemerintah RI tak segan untuk kembali menerapkan moratorium. 

"Jadi kalau saya menilai Taiwan sama Malaysia, bisa jadi mereka (Arab Saudi) lebih bagus. Dan raja yang baru ini betul-betul berkomitmen," kata Karding.

"Tapi kita lihat nanti praktiknya. Nanti kalau ada masalah, kita moratorium lagi," dia menegaskan.