Kepala BGN Tegaskan Tak Ada Mitra Makan Bergizi Gratis yang Mundur

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak ada mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mundur dari kemitraan.

"Sampai sejauh ini, yang sudah menjadi mitra badan gizi tidak ada yang mundur. Yang mundur itu yang mendaftar ketika diverifikasi itu tidak memenuhi syarat," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/2/2025) malam.

Dadan juga memastikan proses pembayaran kepada para mitra sudah terpenuhi. Dia menegaskan bahwa program MBG berjalan optimal karena dibantu berbagai pihak.

"Kami usahakan, kami makanya mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi, Polri, TNI, BIN, kemudian NU, Muhammadiyah, dan lain-lain itu untuk mempercepat proses," ucap Dadan.

Dia juga menepis kekhawatiran masyarakat yang ingin bergabung sebagai mitra. Program MBG terus meluas dan masih banyak peluang bagi masyarakat untuk ikut serta.

"Sekarang baru 0,8 persen. Kalau nanti pertengahan Februari 1,5 persen. Itu berarti kurang 98,5 persen. Masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini, karena program kami baru 0,8 persen. Peluangnya masih besar, siapapun silahkan bergabung," imbuh Dadan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mendapat keuntungan dengan program makan bergizi gratis (MBG). 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, melihat itu sebagai kabar yang sangat menggembirakan bagi sebanyak 64,19 juta pelaku UMKM di Indonesia. 

Menurut dia, jika anggaran program makan bergizi gratis tahun ini sudah bisa menjadi Rp 171 triliun, tentu akan semakin banyak lagi UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari kehadiran MBG tersebut.

"Tetapi pertanyaannya, apakah betul peluang tersebut akan jatuh kepada UMKM? Sebab usaha-usaha besar juga tampak telah melirik MBG ini," ujar Anwar Abbas dalam pesan tertulis, Senin (3/1/2025).

Anwar menduga, beberapa pengusaha besar bakal membuat perusahaan berkategori UMKM, demi ikut mendapat cuan dari program makan bergizi gratis. 

"Salahkah mereka? Tentu tidak. Tetapi karena  pemerintah juga berkewajiban untuk memberdayakan ekonomi rakyat, terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah, maka sebaiknya pengadaan MBG ini diprioritaskan kepada usaha mikro dan ultra mikro. Apalagi selama ini umumnya yang berdagang di kantin-kantin sekolah tersebut adalah mereka," imbuhnya. 

Ia menyatakan itu penting diperhatikan. Pasalnya, jika kesempatan ini tidak diberikan kepada mereka, program MBG malah bakal menjadi bencana dan malapetaka bagi para pedagang kecil.   

"Karena akibat dari kehadiran program MBG tersebut penjualan mereka tentu akan tergerus secara signifikan, sebab makanan yang mereka jual sudah digantikan oleh MBG," sebut dia. 

Oleh sebabnya, Anwar menyarankan jika pengurusan dan pengelolaan program makan bergizi gratis diserahkan saja kepada pihak sekolah. Terutama yang sudah bermitra dengan usaha mikro dan ultra mikro untuk berjualan di lingkungan sekolahnya. 

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional bisa ikut turun tangan bekerjasama dengan sekolah hingga pihak supplier. Untuk menjaga kebersihan, cita rasa, variasi makanan, hingga ketepatan waktu pengiriman makanan. 

Di samping itu, ia menekankan, juga perlu diperhatikan oleh pihak sekolah dalam menunjuk mitra agar tidak hanya terfokus kepada satu/dua pengusaha mikro dan ultra mikro saja. Namun, disebar kepada beberapa pihak, agar ada persaingan serta reward and punishment system.

"Sehingga masing-masing pihak akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya dalam berbagai aspek dan seginya," kata Anwar.

Untuk itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah juga perlu diawasi oleh pihak guru hingga orang tua murid. Sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dalam segala aspeknya. 

"Sehingga program MBG ini tidak hanya sekedar  memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tapi juga dapat memberi kesempatan kepada usaha mikro dan ultra mikro untuk merubah nasib. Sehingga mereka bisa naik kelas dari usaha lapis bawah ke usaha lapis menengah," tuturnya. 

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka