Survei LSI 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Kepercayaan Publik ke Kejagung Tertinggi, Polri Terendah

LSI menyampaikan hasil survei terbarunya terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, Kejagung berada di urutan teratas sebagai lembaga penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan publik.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 09 Feb 2025, 16:21 WIB
Diterbitkan 09 Feb 2025, 16:21 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI  Jenderal Agus Subiyanto bertemu di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024). (Foto Istimewa)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan survei terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya, masyoritas publik masih percaya dengan Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Adapun Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga dengan kepercayaan publik tertinggi di antara institusi penegak hukum lainnya, yakni 77 persen. Sementara Polri berada di posisi terendah dengan hanya mendapatkan 71 persen.

“Dalam penegakan hukum, Tingkat kepercayaan warga sebagai berikut, Kejaksaan Agung 77 persen, Pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen. Dalam pemberantasan korupsi Tingkat kepercayaan tidak banyak berubah meski cenderung lebih rendah, yakni pada Kejaksaan Agung 73 persen, Pengadilan 71 persen, KPK 69 persen, dan Polri 66 persen,” demikian kutipan survei LSI, Minggu (9/2/2025).

Sementara hasil survei terkait evaluasi warga terhadap kondisi penegakan hukum nasional secara umum cenderung dinilai positif. Sebanyak 41.6 persen menilai baik/sangat baik, 30.9 persen menilai sedang, 25.1 persen menilai buruk/sangat buruk, sementara 2.4 persen tidak memberikan jawaban.

“Penilaian masyarakat cenderung baik, saya kira itu satu modal yang baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, karena evaluasi positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat harapan dan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan. 

 

Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Dinilai Positif

Prabowo
Presiden Prabowo melontar sindiran setelah terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun, Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara. (Foto: Tim Media Presiden Prabowo Subianto dari Instagram terverifikasi @prabowo)... Selengkapnya

Temuan survei juga menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo dinilai cenderung positif oleh publik.

“Yang menilai baik/sangat baik 44.9 persen, sementara yang menilai buruk/sangat buruk 26.2 persen, yang menilai sedang 24.4 persen,” demikian kutipan hasil survei. 

Adapun survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025. Responden berjumlah 1220 dan diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Sementara margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.   

Infografis Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat
Infografis Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya