Teka-Teki 'Raja Kecil' dan Sosok yang Ingin Pisahkan Prabowo dengan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dua pernyataan yang cukup mengejutkan publik saat pidato di acara pembukaan Kongres ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo menyebut, ada pihak-pihak yang disebut sebagai 'raja kecil' mencoba melawan kebijakannya tentang efisiensi anggaran. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

"Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Di hadapan peserta Kongres Muslimat NU, Prabowo menekankan dirinya ingin agar kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Dia menyampaikan, uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menyampaikan, saat ini ada 330.000 sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki. Namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah saja.

Oleh sebab itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga, khususnya yang berasal dari alokasi untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi," tutur Prabowo.

Dijegal dan Diganggu

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku turut merasakan keberadaan raja-raja kecil yang disinggung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, raja-raja-kecil itu turut menjegal kebijakan Prabowo.

"Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa," kata Dahnil di akun X, @Dahnilanzar, Selasa (11/2/2025).

Dahnil mengungkapkan, kebijakan efisiensi Prabowo banyak mendapat perlawanan secara halus dan diganggu demi mereka mendapat keuntungan.

"Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente, diganggu agar gagal dan lain-lain," kata Dahnil Anzar.

Meski kebijakan ini tidak mudah, Dahnil meyakini masih banyak pejabat yang ingin melakukan perbaikan.

"Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan," ucap mantan Jubir Prabowo saat menjadi Menhan ini memungkasi.

Sosok 'Raja kecil' yang diungkap Presiden Prabowo Subianto terkait penentangan kebijakan efisiensi anggaran terus bergulir. 

"Presiden aja harusnya tidak, apa namanya, langsung sebut saja kalau menurut saya raja kecil itu," ujar Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

Deddy berpendapat, jika enggan menyebutkan nama, Prabowo setidaknya bisa menjelaskan tindakan 'raja kecil' tersebut.

"Enggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu Presiden harus secara publik menyampaikan itu. Kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih," imbuhnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga turut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap ada 'raja kecil' yang ingin menjegal kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran.

Terkait hal ini, Hasto menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah. Dia menyebut, pemerintahan sebelumnya, seperti di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

"Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Prabowo

Dia menuturkan, keterbatasan anggaran, bukanlah halangan pemerintah menjalankan program-programnya. Menurut dia, justru di sini dibutuhkan inovasi dari kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasto dalam hal ini mencontohkan keberhasilan kadernya Abdullah Azwar Anas saat memimpin Kabupaten Banyuwangi. Dengan keterbatasan anggaran, dia mampu berkembang berkat inovasi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Dari pengalaman best practices dari Pak Azwar Anas, tadi kan Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran," ujarnya.

Hasto menekankan, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif, bukan justru menjadi hambatan bagi pembangunan daerah.

"Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuhkembangkan di dalam alokasi anggaran itu," kata Sekjen PDIP.

Lebih lanjut, Hasto percaya Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran juga telah mempertimbangkan banyak hal. Bahkan, saat ini, DPR sedang melakukan kajian secara komprehensif.

"Ya kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global," ujar dia.

"Beliau juga melakukan diplomasi internasional yang sangat baik sehingga saat ini pun termasuk di DPR melakukan kajian-kajian terkait dengan rasional anggaran, termasuk bagaimana projek strategis nasional untuk dilihat kembali tetap memprioritaskan kepada tujuan bernegara kita," sambung dia.

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan mendukung upaya penghematan anggaran, hal itu dinilainya sebagai langkah positif.

"Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi itu juga akan melakukan kajian-kajian itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah agar terkait efisiensi anggaran itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Muncul larangan pemborosan anggaran itu yang kami lihat dalam prespektif positif," ujar dia. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga sebagai momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

“Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” ucap Iwan.

Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” jelas Iwan.

“Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

Selain itu, ia mendukung penghematan anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

“Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track,” jelasnya.

Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

“Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ucap Iwan.

Tak Perlu Anggap Kritik sebagai Ancaman

Pengamat Politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya juga menanggapi isu terkait adanya sosok yang diduga berupaya memecah belah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat menyinggung soal adanya pihak yang merasa seperti 'raja kecil' menentang kebijakannya terkait efisiensi anggaran. 

"Beberapa hari terakhir, pidato-pidato pak Prabowo memang cenderung berani dan eksplisit," ujar Yunarto Wijaya, yang akrab disapa Mas Toto, dalam wawancara eksklusif Liputan6 Talks pada Selasa, 11 Februari 2025.

Meski demikian, Yunarto menilai bahwa Prabowo seharusnya tidak menganggap hal tersebut, termasuk kritik, sebagai ancaman terhadap stabilitas politik.

"Saya pikir Pak Prabowo menganggap harusnya itu tidak mengganggu stabilitas politik dan proses pembangunan yang sedang dilakukan," tambahnya.

Dalam salah satu pernyataannya, Prabowo juga menyinggung istilah "raja kecil" yang berusaha melawan kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan ini kemudian memicu berbagai spekulasi terkait siapa yang dimaksud dalam sentilan tersebut.

Lebih lanjut, ia menyoroti kritik-kritik personal yang pernah dialamatkan kepadanya, seperti sebutan yang kurang pantas, yang tidak produktif dalam membangun demokrasi yang sehat.

“Pak Prabowo kemarin juga baru menyentil, selain yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi, menyentil juga misalnya istilah 'raja kecil' yang mencoba untuk melawan proses efisiensi, misalnya. Ini kan juga sebuah sentilan kepada pihak tertentu atau yang sifatnya lebih personal,” ucap Mas Toto

Menurut dia, setelah terpilih menjadi pemimpin negara, Prabowo berusaha merangkul semua pihak dan menegaskan bahwa kritik terhadap dirinya seharusnya tidak berlandaskan hubungan pribadinya dengan mantan presiden maupun kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi negara.

“Saya pikir poinnya adalah Pak Prabowo kan kita tahu ya, dalam konteks ketika kemudian sudah terpilih berusaha untuk merangkul semuanya. Jadi memang sepertinya beliau sekedar menegaskan sebuah questioning,” ungkap Toto

“Jangan coba-coba kemudian kritik saya dari sisi misalnya hubungan saya pribadi dengan mantan presiden, jangan kritik saya dalam konteks, kemudian dengan bahasa yang kasar jangan melawan kebijakan saya yang tujuannya adalah efisiensi negara,” katanya memungkasi.

Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya memisahkan dirinya dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini juga disampaikan di hadapan para kader Muslimat NU.

"Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan," kata Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Dia pun meminta masyarakat tidak ikut-ikutan dengan narasi tersebut. Prabowo mengatakan, memecah belah masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sayang dengan Indonesia.

"Kita jangan ikut. Pecah belah pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan," ujarnya.

Prabowo mengakui, dirinya belajar tentang politik dari Jokowi. Karena itu, dia meminta semua pihak menghormati para pemimpin bangsa, meskipun tak lagi berkuasa.

"Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua," tutur Prabowo.

Respons Jokowi

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya pihak-pihak yang berupaya memisahkan hubungan mereka. Prabowo bahkan menyebut usaha tersebut sebagai sesuatu yang menggelikan.

Jokowi menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo Subianto telah terjalin sejak lama dan tetap harmonis hingga saat ini.

"Hubungan saya dengan Presiden Prabowo itu sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami hubungan baik yang sudah terjalin lama dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid," ujarnya di kediaman pribadinya di Solo pada Selasa (11/2/2025).

Bahkan, menurut Jokowi, hubungan yang telah terjalin erat tersebut tidak pernah mengalami permasalahan. Ia menegaskan bahwa selama ini tidak ada kendala yang muncul antara dirinya dan Prabowo. "Sama sekali tidak pernah ada masalah," katanya.

Ketika ditanya tentang adanya pihak-pihak yang ingin merusak hubungan mereka, Jokowi tampak tidak terlalu mempermasalahkan. Ia meyakini bahwa hubungannya dengan Prabowo tetap baik dan tidak terganggu oleh upaya semacam itu.

"Ya kan nggak apa-apa (ada yang pihak yang mau memisahkan). Jadi sekali lagi hubungan saya dengan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang lama terjalin," ungkap Jokowi.

Tak Akan Terganggu Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati  

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak kan mengganggu hubungan Ketum Gerindra itu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Enggak ada masalah," kata Muzani saat ditemui usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Perempuan Indonesia Raya (Pira) di Jakarta, Sabtu 25 Januari 2025 llau.

Muzani juga menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati nantinya tidak bertujuan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan masyarakat.

"Keuntungannya buat rakyat dan bangsa, bukan buat Gerindra," ucapnya dikutip dari Antara.

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati memang hingga kini masih belum terealisasi. Akan tetapi, Muzani memastikan komunikasi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tetap terjalin, baik dalam agenda-agenda di DPR maupun komunikasi langsung.

Di samping itu, Muzani menyebut pihak yang menginisiasi terjadinya pertemuan tersebut tidak perlu menjadi pertanyaan.

"Saya kira jangan bertanya tentang siapa yang menginisiasi, nanti kalau terjadi pertemuan itu. Kalau kita minum kopi, yang penting itu enak rasanya, jangan bertanya siapa yang bikin kopi karena kalau sudah (bertanya) siapa yang bikin kopi, nanti rasanya berbeda karena cara mengaduk pun berbeda-beda," tuturnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto sudah selayaknya dipisah.

Hal itu disampaikan Deddy merespons pidato Prabowo yang mengungkapkan ada sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi.

"Ya kan pisah dong. Orangnya memang sudah berbeda masa digabung-gabungin, apa kata orang?" kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Deddy, Prabowo dan Jokowi sudah harus dipisahkan, lantaran Prabowo saat ini menjabat sebagai presiden. Sementara Jokowi sudah menjadi mantan atau purna tugas sebagai presiden, sehingga tidak pantas selalu bersanding dengan presiden yang menjabat.

"Memang kan harus pisah, satu mantan presiden satu presiden," tegas Deddy.

Meskipun kedua tokoh itu memiliki hubungan baik, tapi menurut Deddy, tidak selayaknya selalu berdua. Apalagi jika kebersamaan keduanya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

"Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel. Keputusan Pak Prabowo juga tidak harus sesuai dengan Pak Jokowi, kan setiap pemimpin punya challange sendiri," ucap Deddy.

Pesan SBY untuk Prabowo

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui satu angkatan dengan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto saat di Akademi Militer. Melalui wawancara khusus dengan Liputan6 SCTV yang dipandu oleh pemimpin redaksi Retno Pinasti, SBY menyatakan hubungannya dengan Prabowo sangat baik dari dulu hingga hari ini.

“Empat tahun angkatan dengan beliau,  saya sangat dekat dan kami bersahabat dekat tapi juga bersaing dalam arti berkompetisi secara sehat karena baik sebagai sahabat tetap menjaga kedekatan tapi juga berkompetisi dalam arti ingin sama-sama sukses Pak Prabowo di baret merah saya di baret hija,” kata SBY seperti ditayangkan di kanal Youtube Liputan6 SCTV, Senin (10/2/2025).

SBY bersyukur, karir militernya dengan Prabowo sama-sama naik di puncak tertinggi yakni jenderal bintang empat hingga kini sama-sama mengemban amanat rakyat sebagai presiden.

“Dulu kita sama-sama kolonel, juga sama-sama jadi jenderal dan Alhamdulillah sama-sama menjadi presiden, Pak Prabowo yang saya kenal dulu saat muda di tingkat satu memiliki semangat yang tinggi juga sangat mencintai negeri ini seperti kita,” ujar SBY.

SBY memastikan, saat ini dirinya dan Prabowo tetap berhubungan baik, bukan hanya kemarin saat Pilpres tapi juga sebagai sahabat sering bertemu mendiskusikan banyak hal bagaimana negeri ini.

“Kita mendiskusikan baik ekonomi, kesejahteraan, kedaulatan dijaga kemudian sistem hukum keamanan dan sebagainya,” tutur SBY.

SBY menegaskan, pada prinsipnya, dirinya menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya. Namun pada intinya, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

“Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY.

Dia pun berdoa kepada Prabowo, agar selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi segala badai yang menerjang dan memutuskan kebijakan terbaik bagi rakyat.

“I trust him, memang persoalan selalu ada dan komplek, ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya Pak Prabowo juga tahu itu. I’m hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat keputusan yang juga tepat, sehingga apapu! masalah dihadapi pemerintah Pak Prabowo bisa mengatasinya,” dia menandasi.