Wamensesneg Ungkap Alasan Retret Kepala Daerah Tetap Digelar, Meski Tengah Efisiensi Anggaran

Juri menyebut agenda retret kepala daerah menggunakan anggaran Kementerian Dalam Negeri dan sudah dianggarkan sehingga tidak terdampak pemotongan.

oleh Delvira Hutabarat Diperbarui 13 Feb 2025, 18:19 WIB
Diterbitkan 13 Feb 2025, 15:39 WIB
Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi Juri Ardiantoro.
Wamensesneg Juri Ardiantoro. (foto: dokumentasi KSP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wamensesneg Juri Ardiantoro menyampaikan alasan pembekalan atau retret kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski di tengah efisiensi anggaran. Juri menyebut, retreat termasuk dalam kegiatan penting sehingga tidak terdampak efisiensi.

"Ya termasuk bukan hanya retret ya, seluruh program kegiatan yang dianggap memiliki strategis, penting, ya itu tetap berjalan. Retret itu bagian dari program yang penting," kata Juri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Juri menyebut agenda retret kepala daerah menggunakan anggaran Kementerian Dalam Negeri dan sudah dianggarkan sehingga tidak terdampak pemotongan.

"Enggak enggak, ya tentu ada perincian-perincian atau kebutuhan, bukan hanya retret ya, tapi semua yang dianggap tidak apa namanya, tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisienkan," ujarnya.

Selain itu, Juri mengklaim sebenarnya retret mengalami pengurangan jumlah hari, sebab semula retreat selama 14 hari.

"Ya kan retreat itu kan sebetulnya dua agenda. Agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau orientasi lah ya, orientasi bagi kepala daerah itu yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas. Dan ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas menjadi satu. Supaya efektif, efisien," pungkas Juri.   

Promosi 1

Kata Wamendagri Soal Retreat di Tengah Efisiensi Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan retret kepala daerah akan tetap dilakukan pada 21-28 Februari 2025, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Bima Arya mengatakan retreat tersebut justru jauh menghemat anggaran.

Menurut dia, kepala daerah yang baru dilantik biasanya harus beberapa kali menjalani pembekalan dengan waktu yang lebih panjang. Dengan adanya retret ini, kepala daerah menjalani pembekalan serentak dan hanya satu minggu saja.

"Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah sebelum sebelumnya beberapa kali dan lebih lama. (Pembekalan) Lemhanas dua bulan, BPSDM Kemendagri sebelum. Nah, ini disatukan dan satu minggu. Jauh lebih hemat," jelas Bima Arya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

"Dulu waktu saya baru terpilih (jadi Walikota Bogor), saya ikut beberapa kali pembekalan itu," sambungnya.

Dia menuturkan biaya untuk retret kepala daerah sudah dianggarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, biaya operasional perjalanan kepala daerah akan ditanggung oleh anggaran daerah.

"Itu anggaran yang sudah ada di Kemendagri. Selalu ada anggaran untuk pembekalan kepala daerah. Kalau daerah itu dianggarkan dari biaya perjalanan kepala daerah yang memang selalu ada pos untuk rangkaian pelantikan dan pembekalan," tuturnya.

Bima Arya tak menjelaskan secara detail total anggaran untuk retreat kepala daerah. Kemendagri masih menghitung ulang karena ada efisiensi anggaran.

"Masih kita hitung ulang karena ada efisensi kan," ujar Bima Arya.

Infografis

Infografis Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD
Infografis Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya