Liputan6.com, Jakarta - Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Universitas Padjadjaran (Unpad) Widya Setiabudi Sumadinata mengaku khawatir dengan kondisi anak-anak di Papua. Dia mengatakan adanya kesenjangan yang timbul, khususnya dalam akses pendidikan.
"Bagaimana anak-anak kita di Papua ini (jika) kita melihat ada kesenjangan karena akses pendidikan," ujar Widya dalam acara Silaturahmi Menteri Transmigrasi dengan Perguruan Tinggi dan Dikti tahun 2025 di Balai Makarti Muktitama, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Advertisement
Dengan keterbatasan akses tersebut, Widya berharap anak-anak di Papua tetap dapat kesempatan akses pendidikan di perguruan tinggi yang juga sama.
Advertisement
"Barangkali anak-anak di Papua dapat akses pendidikan di berbagai perguruan tinggi selain di daerah kecil, namun di luar pusat juga," ucap dia.
Selain itu, Widya menjelaskan kendala yang ada dalam program ini yaitu mengenai sistem rekrutmen atau pendaftaran mahasiswa baru ke perguruan tinggi. Menurut dia, sistem rekrutmen untuk anak-anak Papua sangat tidak memungkinkan dengan kondisi nyata disana.
"Namun ada kendala juga, biasanya adalah sistem rekrutmen yang sekarang ada. Kalau yang terkenal mungkin selama ini (tidak memungkinkan) dengan kondisi real di Papua," ucap dia.
Widya mengatakan, anak-anak Papua akan kesulitan untuk berhasil masuk ke perguruan tinggi di Jawa jika harus bersaing secara umum.
"Kalau mereka disuruh untuk bersaing dengan secara umum dan tidak ada afirmasi. Maka tentu (untuk) akses pendidikan atau sekolah di perguruan tinggi di Jawa akan sangat susah," jelas Wakil Rektor Unpad Widya.
Â
Kapolri dan Ketua PBNU Alissa Wahid Bahas Keberagaman serta Isu Kekerasan di Lembaga Pendidikan
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid dalam sebuah audiensi yang membahas berbagai isu kebangsaan, termasuk keberagaman dan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Listyo menegaskan komitmennya untuk menjaga keberagaman sebagai salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.
"Kami sangat senang dan berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman serta toleransi, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang harus terus kita jaga bersama," ujar Listyo usai pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, dan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.
Lalu Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Waastamaops Irjen Endi Sutendi, Kakor Binmas Irjen Edy Murbowo, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah.
Â
Advertisement
Kekerasan di Lembaga Pendidikan hingga Radikalisme
Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Wahid hadir bersama Wasekjen PBNU Mahrus Elmawa, Sekretaris Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah, Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa, serta pengurus RMI PBNU Ulun Nuha.
Listyo menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti pembahasan terkait toleransi dan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat.
"Oleh karena itu, kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak, termasuk aktivis yang peduli terhadap persoalan ini," tegas Listyo.
Dalam kesempatan yang sama, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah kekerasan di lembaga pendidikan. Menurutnya, PBNU tengah berupaya untuk meminimalisasi, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren.
"Isu kekerasan di lembaga pendidikan menjadi perhatian utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal ini," ujar Alissa.
Alissa juga menekankan pentingnya dukungan dari Polri dalam menangani kekerasan di pesantren, sekaligus mengatasi persoalan radikalisme yang masih menjadi ancaman di masyarakat.
"Radikalisme masih menjadi isu yang perlu diwaspadai, karena bertentangan dengan semangat hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU. Kami bersyukur dapat berdiskusi secara mendalam dan berbobot dengan Bapak Kapolri," tambahnya.
Pertemuan ini menegaskan sinergi antara Polri dan PBNU dalam menjaga persatuan bangsa, serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.
![Loading](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)