Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud memastikan kebijakan efisiensi pemerintah pusat tidak berdampak pada proses pemerintahan di daerahnya. Menurut dia, anggaran untuk provinsinya terpisah dengan pendanaan negara untuk Ibu kota Nusantara (IKN).
"Jadi Kaltim dan Ototita IKN adalah dua hal yang berbeda. OIKN anggarannya langsung dari pusat, kalau di Kaltim kita punya dana PAD dan dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat ke daerah yang disebut APBD, tentu itu tidak bersinggungan,” kata Rudy di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Baca Juga
Meski tidak bersinggungan, Rudy memastikan proses pembangunan provinsi Kalimantan Timur wajib mendukung proses pembangunan agar kegiatan OIKN bisa segera dilaksanakan dan direalisasikan sebelum tahun 2028.
Advertisement
Sebab direncanakan, pada 2028 nanti sudah bisa melaksanakan pemerintahan di Kalimantan Timur.
Rudy pun memastikan, tidak ada pembangunan di IKN yang mangkrak. Dia mencatat OIKN masih memiliki dana yang cukup untuk pembangunan selama tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun.
“Kalau tidak salah anggarannya Rp 8,1 triliun dan dipanya ada Rp 6 triliun sehingga kira-kira ada Rp 14 triliun untuk tahun 2025 ini,” rinci Rudy.
Pembangunan Kantor Pemerintah
Rudy optimis, IKN bisa terus berprogres sampai nanti seluruh pusat pemerintahan beraktivitas, baik eksekutif, yudikatif hingga legislatif.
“Perkembangan IKN sudah sangat luar biasa, tinggal hanya proses pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saja kalau untuk eksekutif dalam hal ini kantor presiden semua sudah rampung,” dia menandasi.
Advertisement
