Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat adat melayu mengadukan kasus dugaan perobohan paksa gedung bersejarah Hotel Purajaya oleh BP Batam ke Komisi III DPR RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pun langsung dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

“Baik dari segala aspek. Bukan hanya hotel, kampung tua pun dirobohkan. Jadi ini memang sudah di mana hal itu bersejarah berdirinya provinsi ini justru di situ,” tutur saudagar rumpun melayu batam yang menjadi tokoh adat, Megat Rury Afriansyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, BP Batam mengawal perobohan paksa yang dilakukan saat proses hukum masih berlangsung, yakni tanpa adanya perintah dari pengadilan.

“Pada tanggal 21 Juni 2023, saya ada di tempat. Jadi saya langsung menghadap di lapangan, Ketua tim gabungan yang membawahi lebih kurang 600 persoalan dari gabungan TNI dan Polri,” jelas dia.

“Saya sampaikan, yang pertama menghentikan sebelum ada duduk kami pengusaha pendahulu. Kedua, kalau ada sebuah keputusan pengadilan, saya yang bantu merobohkan,” sambungnya.

Rury mengulas, pihaknya telah meminta BP Batam untuk menjembatani mediasi bersama PT Pasifik Estatindo Perkasa dan meminta untuk menghentikan niat perobohan bangunan bersejarah tersebut.

“Kenapa saya tidak memakai orang untuk menjaga dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin Ketua. Kami sedang proses hukum. Jadi tidak mungkin lagi proses hukum bisa mengeksekusi. Kedua, tidak ada keputusan pengadilan,” ungkapnya.

“Jadi intinya ini dirobohkan sebelum berakhirnya proses hukum tanpa ada dasarnya perintah pengadilan,” tanya Habiburokhman.

“Dan sedang proses hukum,” sahut Rury.

Adapun kronologi kasus perobohan bangunan milik PT Dani Tasha Lestari itu, awalnya perusahaan menerima 10 hektare lahan usaha pada 1988 yang kemudian dibangun sebuah hotel dan beroperasi pada 1996.

Sementara pada 1993, perusahaan mendapatkan alokasi baru sebesar 20 hektare lahan yang digunakan untuk sarana pendukung.

Dalam perjalanannya, Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun tercatat dua kali menginap di sana. Bahkan, lokasi hotel juga menjadi pusat pergerakan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dari yang sebelumnya Provinsi Riau.

Pada 21 Maret 2017 telah ada perjanjian untuk melengkapi penyerahan lahan itu dengan BP Batam, dan Kepala BP Batam saat itu sudah menerbitkan SKEP di 2 September 2017.

Tanggal 18 Oktober 2017, ada sedikit kesulitan keuangan sehingga terjadi kerjasama dengan investasi. Masuk 7 September 2018, Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) termin 30 tahun untuk 10 hektare pun berakhir.

Namun, meski sudah siap membayar untuk termin sewa lanjutan, BP Batam pada 22 Oktober 2018 menegaskan tidak memperpanjang kerja sama. Pada Januari 2019 investor baru yang menjalin PPJB turut melakukan hubungan bisnis yang tidak fair dan meninggalkan kerja sama dengan PT Dani Tasha Lestari.

Tidak berhenti di situ, BP Batam turut mengancam akan mencabut lahan seluas 10 hektare yang disewakan. PT Dani Tasha Lestari pun berupaya mendapatkan kesepahaman dengan BP Batam pada Agustus 2019, hingga berhasil memasukkan pengajuan perpanjangan UWTO untuk lahan 10 hektare dan 20 hektare.

Namun yang terjadi, 24 jam setelah setelah Wali Kota Batam Muhammad Rudi dilantik menjadi Exofficio BP Batam atau 1 Oktober 2019, permohonan PT Dani Tasha Lestari yang tadinya telah disetujui secara lisan dan didaftarkan pada 5-6 September, malah dibatalkan dan BP Batam menyatakan akan mencabut sewa lahan tersebut.

PT Dani Tasha Lestari sendiri mengakui adanya perlambatan ekonomi di tahun 2019, atau memasuki pandemi Covid-19, namun upaya pembangunan tetap dilakukan demi memenuhi syarat penyewaan lahan tersebut dan siap membayar denda keterlambatan. Hanya saja, batas waktu yang tadinya berakhir di 2023 malah dipangkas 3 tahun, yakni diakhiri pada 2020 oleh BP Batam dengan alasan tidak ada pembangunan.

Perusahaan kemudian mengajukan langkah hukum ke PTUN dan menang di tingkat pertama, namun kalah di pengadilan perdata. Untuk lahan 20 hektare sendiri masih dalam proses pengadilan.

Hanya saja, pada 12 Desember 2022, dua lahan yakni 10 hektare dan 20 hektare itu telah diserahkan BP Batam kepada PT Pasifik Estatindo Perkasa tanpa sepengetahuan PT Dani Tasha Lestari.

Masuk 14 Juni 2023, PT Pasifik Estatindo Perkasa memerintahkan PT Lamro Mertua Sejati untuk merobohkan paksa bangunan hotel.

“Ini kan di Kepulauan Riau ini kan tidak ada yang namanya SHM. Jadi orang yang berusaha di sana seperti menyewa ya Pak. UWTO. Jadi orang yang ingin berusaha di sana mendapatkan misalnya hak untuk menempati dengan membayar UWTO. Ada jangka waktunya Pak penempatan itu?,” tanya Habiburokhman.

Rury menjelaskan, dengan investasi ratusan miliar maka sebenarnya hitungannya sudah jelas, bahwa termin pertama 30 tahun, termin kedua 20 tahun, termin ketiga 30 tahun, sehingga total ada 80 tahun.

“Oke. Pertama 30 tahun habis. Ya kan. Lalu mau memperpanjang 20 tahun. Harusnya kan mendapatkan prioritas tetapi dihentikan sepihak, iya? Nggak dapat perpanjangan yang 20 tahun yang prioritas tadi karena investasinya ratusan miliar,” kata Habiburokhman.

“Kalau investasi ratusan miliar kan memang biasanya begitu. Jangka waktunya juga panjang, tapi memang dibikin termin. Ketika termin pertama, kedua dihentikan. Kira-kira apa alasannya yang disampaikan?,” sambungnya.

“Alasan setelah kami presentasi untuk pengembangan villa itu mengelilingi dari hotel tersebut, presentasi tidak menarik. Sementara kami sudah mengelola hotel itu 30 tahun. Kami tahu bagaimana pariwisata di sana. Bagaimana asal dari alasan kurang menarik tersebut? Tidak diterangkan,” jawab Rury.

Kemudian, kata Rury, harusnya pembatalan sewa lahan menggunakan Surat Keterangan (SK), bukan surat biasa. Urusan denda Rp12,8 miliar pun telah disiapkan sebesar Rp15 miliar untuk pembayaran.

“Jadi, Bapak tidak diberikan kesempatan untuk membayar denda oleh (Exoffficio) yang baru? Bapak tidak diberikan kesempatan. Mau bayar denda pun nggak bisa?,” tanya Habiburokhman.

“Nggak bisa,” jawab Rury.