Peran 2 Tersangka Baru Korupsi Minyak Mentah, Blending Premium dengan Pertamax

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap dua tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023. Salah satu peran dari keduanya adalah melakukan blending RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax). 

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, dua tersangka yakni MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan EC selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 atas persetujuan tersangka RS selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang.

“Tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada tersangka EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 premium dengan RON 92 pertamax di terminal storage PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92,” tutur Harli dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

“Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core business PT Pertamina Patra Niaga,” sambungnya.

Kemudian, tersangka MK dan tersangka EC melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung waktu berjangka, sehingga diperoleh harga wajar. 

“Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DMUT,” jelas dia.

Harli mengatakan, tersangka MK dan tersangka EC juga mengetahui dan menyetujui adanya mark up kontrak shipping pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13 persen sampai dengan 15 persen secara melawan hukum.

“Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” Harli menandaskan.

Akibat dari permufakatan jahat tersebut, terjadi kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang berasal dari ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun; impor minyak mentah melalui DMUT/broker sekitar Rp2,7 triliun; impor BBM melalui DMUT/broker sekitar Rp9 triliun; pemberian kompensasi pada 2023 sekitar Rp126 triliun; dan pemberian subsidi 2023 sekitar Rp21 triliun.

Atas perbuatannya, tersangka MK dan tersangka EC disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka di kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.

“Kerugian keuangan Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen,” tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Qohar merinci komponen kerugian negara tersebut, yakni berasal dari kerugian ekspor dalam negeri, kerugian impor melalui broker, kerugian impor melalui broker, serta kerugian dikarenakan subsidi. Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan penghitungan hingga menuju angka pasti.

“Dan karena ini selama lima tahun 2018-2023, nanti finalnya akan kami sampaikan setelah perhitungan oleh audit BPK sudah selesai, yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam risalah hasil ekspose sehingga di sana ditemukan kerugian keuangan negara,” kata Qohar.

Ketujuh tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung tanggal 24 Februari 2025. Mereka yang diumumkan adalah sebagai berikut:

1. RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga
2. SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasiona
3. lYF selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping
4. AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional
5. MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6. DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
7. GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.