Wali Kota Tangsel Ancam Beri Sanksi ASN yang Tak Hadir saat Hari Pertama Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyebut kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Tangsel pasca libur Lebaran 1446 hijriah dan Flexible Working Arrangement (FWA), menjadi perhatian serius.

"Untuk eselon 2b, 3A itu 100 persen masuk, eselon 3B sekarang sedang berjalan, eselon 4 nya juga sama masih berjalan. tapi saya berharap semua masuk," ujarnya, Rabu (9/4/2025).

Saat disinggung sanksi kepada ASN yang kedapatan tidak masuk tanpa keterangan di hari pertama Work From Office (WFO). Ia menyebut akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

"Tentu akan dikenakan sanksi, tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja, kecuali sakit. Tentunya yang masih bolos, walaupun alasan masih ketinggalan di kampung akan kita kenakan sanksi, minimal peringatan dari kepala OPD-nya," jelasnya.

Oleh karena itu, Benyamin menyebut, pihaknya tengah menunggu laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangsel terkait data ASN yang tidak masuk.

Ia berharap di hari pertama kerja, ASN Tangsel segera melakukan berbagai langkah untuk memastikan realisasi karena akam memasuki triwulan kedua.

"Jadi semua pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan seterusnya sampai ke bawah itu mengkonsolidasikan mana yang sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan dan sedang berjalan saat ini," katanya.

Sementara, saat memimpin apel, Benyamin turut menyampaikan beberapa hal, terutama motivasi kerja para ASN yang telah memasuki triwulan dua.

"Memasuki tahun 2025 ini kita menghadapi tantangan yang diperlukan kerja sama. Efisiensi anggaran menjadi fokus utama kita, sejalan dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025," ujarnya.

Komitmen pemangkasan anggaran telah dilakukan oleh Pemkot Tangsel sebesar 40 persen, terutama kegiatan non-infrastruktur. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Permasalahan seperti sampah, kemacetan, stunting, air bersih, pengangguran, kemiskinan dan dampak inflasi menjadi isu krusial yang harus ditangani secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan penanganan permasalahan tersebut telah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

"Ini menjadi pedoman dan arah kebijakan seluruh OPD dan kita sekalian dalam pembangunan kota," ungkapnya.

Terakhir, Ia menekankan kepada seluruh pengelola anggaran untuk senantiasa melakukan pengawasan. Ia berharap realisasi belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial untuk segera diterima oleh masyarakat yang berhak.