Menko Polhukam: Ormas Pelanggar Hukum Harus Ditindak

Pemerintah sudah gerah dengan aksi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertindak terlalu jauh dan menjurus pada perilaku anarkis. Karena itu pemerintah akan lebih kuat menegakkan aturan hukum yang ada untuk menjerat para pelaku yang kerap main hakim sendiri.

"Itu harus ditindak, kalau melanggar hukum, siapa pun itu, tangkap," tegas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Forum Rektor Perguruan Tinggi Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Dijelaskan Djoko, jika pelanggaran hukum itu dilakukan ormas, hukum juga punya senjata untuk menindaknya. Semua harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

"Ada aturannya, Undang-undang Ormas, coba tanya Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Menurut Djoko, penegakan hukum itu tidak semata-mata untuk ormas, namun untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali. "Jadi saya tidak menunjuk siapa pun, yang jelas hukum ditegakkan," imbuhnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, penegakan hukum adalah satu-satunya cara dan langkah yang paling elegan untuk menertibkan perilaku-perilaku dan tindakan yang salah. Djoko menyadari penegakan hukum selama ini belum maksimal. "Harus lebih ditingkatkan lagi," ujar mantan Panglima TNI ini.

Pada Kamis 18 Juli lalu, massa Front Pembela Islam (FPI) terlibat bentrok di Kendal, Jawa Tengah. Presiden SBY sudah mendapat laporan dari Kapolri dan Menko Polhukam.

"Saya menginstruksikan kepada penegak hukum agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, ini harus dicegah termasuk dari elemen FPI dan masyarakat agar tidak melakukan aksi pengrusakan," ujar SBY di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu 21 Juli lalu.

Sementara, Ketua Umum FPI Habib Rizieq menyebut massa FPI bukan bentrok terhadap warga. Melainkan dengan preman yang menjaga lokalisasi di tempat itu.

"Preman pun langsung memprovokasi masyarakat bahwa FPI membunuh warga," papar Habib Rizieq dalam video yang diunggah ke situs YouTube. (Ism/Yus)