Benarkah Blusukan Jokowi Hamburkan Uang Rakyat?

Aktivitas Jokowi yang gemar berkunjung ke kampung-kampung mulai disorot. Gaya Gubernur DKI yang populer dengan sebutan blusukan itu dituding memakan dana yang besar.

Adalah LSM Fitra yang mengungkap besaran anggaran itu. Menurut Fitra, anggaran itu sebesar Rp 26,6 miliar per tahun. Itu disebut sebagai bentuk pemborosan. Sebab, anggaran yang dipakai oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo, hanya sekitar Rp 17 miliar.

"Itu artinya ada selisih Rp 9 miliar untuk anggaran operasional gubernur," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi ketika berbincang dengan Liputan6.com, Selasa malam (23/7/2013).

Jokowi Santai, Ahok Meradang

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta yang bernama asli Joko Widodo mengatakan blusukan yang dia lakukan selama ini hanya bermodal kaki saja. "Blusukan nggak ada anggarannya. Modalnya jalan kaki saja. Nggak ada dana blusukan. Jalan kaki saja kok pakai dana. Ngecek lurah, ngecek camat, mau pakai dana apa?" ujar Jokowi, Minggu 21 Juli.

Dia mempertanyakan data Fitra itu dan menyebutnya hanya hasil hitung-hitungan politik saja. Ia juga mengatakan, sampai kapan pun dirinya akan tetap melakukan blusukan, walaupun banyak pihak yang berusaha menjegal. "Ya tetaplah blusukan, sepanjang masih punya kaki, tetap blusukan," tegasnya.

Menurut Jokowi, apa yang dilakukan oleh Fitra salah kaprah, sebab selama ini blusukan yang dilakukannya tidaklah menggunakan anggaran operasional tersebut. Ia pun mengakui kebenaran dana Rp 26,6 miliar tersebut. Namun dana itu tidak untuk kegiatan blusukannya.

"Itu dana taktis, dana operasional yang digunakan untuk koordinasi masalah-masalah sosial, masalah keamanan, kebakaran. Kita bantu pakai uang itu. Dana taktis untuk konsumsi aparat, itu dari mana? Kalau dana blusukan ya ndak ada," kata Jokowi.

Reaksi lebih keras ditunjukkan oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang karib disapa Ahok itu justru menuding Fitra sangat tendensius. "Blusukan mana ada dana sih? Modal jalan kaki doang. Aku aja nggak tahan, kalimatnya udah terlalu tendensius," ujar Ahok.

Ahok juga mengatakan masyarakat sudah tahu dana operasional blusukan sebelum dirinya dan Jokowi menampilkan laporan di website pribadinya. Ahok menuding Fitra ingin bermain politik dengan mengeluarkan rilis dana blusukan tersebut.

Ahok pun meminta Fitra untuk tidak membuat kesan seolah-olah Jokowi melakukan pemborosan, sebab dana operasional untuk masa jabatan Fauzi Bowo hanya berkisar Rp 17 miliar. "Jangan kasih kesan seolah-seolah Pak Fauzi Bowo (Foke) lebih hemat daripada Pak Jokowi," tutur dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, perbedaan itu bisa terjadi karena saat ini PAD DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sehingga sangat dimungkinkan dana operasional gubernur juga naik.

"Kenapa beda dengan Pak Fauzi Bowo? Karena kan PAD-nya naik. Kita tidak pakai 0,15 persen, kita pakai 0,10 persen. Kita pikir udah kegedean. Itu (Rp 26,6 miliar) udah gede banget," papar Ahok.


Jangan Tersinggung

Menanggapi reaksi itu, Ucok meminta Ahok tidak tersinggung. Sebab, tujuan Fitra menyorot anggaran itu semata-mata hanya untuk transparansi saja. "Supaya merngubah keadaan pada masa Foke yang sangat tertutup. Ini kan sebetulnya miemberi saran supaya ada keterbukaan," katanya.

Ucok juga membantah apa yang dilakukan Fitra itu sebagai langkah politis. Sebab, kata dia, Fitra tidak berafiliasi ke partai politik atau kelompok politik manapun. "Kami sebetulnya bukan politis, kami hanya mendorong angkuntabilitas pengolahan anggaran di DKI. Tidak ada tendensi politik," ujarnya.

"Karena anggaran Rp 26 miliar itu, warga wajib tahu digunakan untuk apa saja. Karena sumbernya pajak, seharusnya rakyat yang juga menjadi wajib pajak bisa tahu," tambah Ucok.

Menurut Ucok, sebaiknya Jokowi tidak hanya blusukan. Mantan Walikota Solo itu juga disarankan fokus menata birokrasi DKI yang dinilai masih amburadul. "Kita kan ingin tatanan birokrasi dibenahi. Sudah baik blusukan, tapi birokrasinya tidak dibenahi, ini nantinya tidak nyambung antara bisrokrasi dan blusukan," katanya. (Eks)