`Jika Presiden Abaikan UUD 45, ke Laut Saja`

Soegeng mendorong gerakan kesadaran berkonstitusi dengan pembagian agar menjadi landasan hidup masyarakat dalam berbangsa dan negara.

oleh Rochmanuddin diperbarui 24 Jul 2013, 19:15 WIB
Diterbitkan 24 Jul 2013, 19:15 WIB
soegeng-sarjadi121218b.jpg
Pengamat politik Soegeng Sarjadi menilai saat ini banyak masyarakat yang tidak mengerti dan memahami Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Karena itu siapa pun presiden yang memenangkan Pemilu 2014 harus menjalankan amanat UUD 45.

"Pokoknya siapa pun nanti presiden terpilih 2014 nanti, dia harus menjalankan amanat UUD 45. Kalau tidak, ke laut saja," ujar Soegeng dalam acara Gerakan Penyadaran Berkonstitusi dan hasil survei politik di Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Soegeng yang juga pendiri Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menuturkan ide peluncuran gerakan penyadaran berkonstitusi berawal dari perbincangan ringan antara dirinya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 4 tahun lalu. Ide itu, menurutnya, tak jauh berbeda dengan yang dicetuskan Taufiq Kiemas tentang 4 Pilar Kebangsaan.

"Bedanya kalau saya lebih spesifik. Makanya ini pegang, nanti akan disebar. Dengan mengucap Bismillahirramanirrahim pencanangan penyadaran berkokonstitusi, saya sahkan," ujarnya.

Soegeng berharap gerakan ini dapat berhasil seperti gerakan yang dilakukan di Amerika Latin, Korea dan beberapa negara lain.  Pergerakan ini berdasarkan kesadaran berkonstitusi dalam rangka membangun kemajuan bangsa.

Peluncuran ini dilakukan secara simbolis dengan pembagian UUD 45 berbentuk buku saku kepada para nasarumber yang hadir seperti Jimly Asshiddiqie, J. Kristiadi, Hamdi Muluk, dan Rohmad Hadiwijoyo. Rencananya SSSG akan membagikan buku UUD 45 ini kepada semua penduduk di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Jimly Asshiddiqie menyambut baik dan mengapresiasi langkah itu dalam rangka membangun kesadaran berkonstitusi. Ia berharap gerakan ini dapat menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia dalam berkonstitusi.

"Karena konstitusi pada akhirnya bukan hanya dokumen politik konvensional. UUD 45 juga harus kita bangun, dia harus jadi pegangan bersama dalam pri kemanusiaan bermasyarakat. Tak bisa mengandalkan negara saja. Karena sebagian hidup bernegara berkaitan dengan human right," ujar Jimly.

"Tangan kanan memegang Al Quran, tangan kiri memegang UUD 45. Tangan kanan memegang Injil, tangan kiri memegang UUD 45, dan semua agama lainnya," tukas Jimly. (Adi/Yus)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya