Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengungkapkan dirinya pernah menyampaikan mengenai lemahnya pengawasan terhadap SKK Migas sebagai pengganti BP Migas yang sebelumnya dibubarkan Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, eks Kepala SKK Migas Ridui yang tertangkap tangan menerima suap itu tak lepas dari masalah lemahnya pengawasan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kalau pun memang ada (pengawasan) dari unsur pimpinan lembaga dalam hal ini Menteri (ESDM), tetapi kami lihat efektivitasnya tidak ada. Buktinya ketika terjadi itu menterinya saja kaget. Itu bukti unsur pengawasan tidak ada," kata Fahmi di Gedung KPK, Kamis (15/8/2013).
Fahmi yang datang bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, itu juga menyatakan dukungan terhadap KPK untuk mengusut tuntas korupsi di SKK Migas yang ditengarai sudah berlangsung lama. Ia pun berharap pemerintah membentuk lembaga independen untuk mengawasi SKK Migas agar kasus itu tidak terulang lagi.
"Yang kita usulkan lembaga pengawasan yang independen. Yang ada di SKK itu adalah lembaga pengawasan internal yang antara lain dipimpin menteri," imbuh Fahmi Idris yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. (Adi/Yus)
Menurutnya, eks Kepala SKK Migas Ridui yang tertangkap tangan menerima suap itu tak lepas dari masalah lemahnya pengawasan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kalau pun memang ada (pengawasan) dari unsur pimpinan lembaga dalam hal ini Menteri (ESDM), tetapi kami lihat efektivitasnya tidak ada. Buktinya ketika terjadi itu menterinya saja kaget. Itu bukti unsur pengawasan tidak ada," kata Fahmi di Gedung KPK, Kamis (15/8/2013).
Fahmi yang datang bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, itu juga menyatakan dukungan terhadap KPK untuk mengusut tuntas korupsi di SKK Migas yang ditengarai sudah berlangsung lama. Ia pun berharap pemerintah membentuk lembaga independen untuk mengawasi SKK Migas agar kasus itu tidak terulang lagi.
"Yang kita usulkan lembaga pengawasan yang independen. Yang ada di SKK itu adalah lembaga pengawasan internal yang antara lain dipimpin menteri," imbuh Fahmi Idris yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. (Adi/Yus)