Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta menuntut Upah Minimum Provinsi DKI sebesar Rp 3,7 juta. Dengan mengenakan topeng monyet, para buruh mendorong motor dari Jl. Medan Merdeka Selatan menuju Balaikota Jakarta.
Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Kamis (7/11/2013), ratusan buruh kembali turun ke jalan menolak UMP yang ditetapkan Ggubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebesar Rp 2,4 juta. Selain protes dengan jalan mendorong motor, para buruh juga menggelar aksi teatrikal dengan topeng monyet. Para buruh menyindir Jokowi yang mereka anggap lebih memperhatikan monyet daripada kaum buruh.
Jika tidak ada perubahan UMP, para buruh mengancam akan melakukan mogok di daerah. Mereka juga akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk mengepung Balaikota Jakarta, Jumat (7/11/2013) besok.
Para buruh juga meragukan Jokowi sudah menandatangani SK Gubernur mengenai UMP DKI untuk 2014, sebesar Rp 2,4 juta. "Saya percaya enggak percaya Jokowi sudah tanda tangan UMP," ujar Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Moh Toha.
Sebab, hingga saat ini ia dan rekan-rekan sesama buruh belum melihat langsung bukti SK UMP yang ditandatangani oleh Jokowi. Bahkan, ia menduga kemungkinan SK tersebut belum dilegalisasi untuk melihat seberapa besar keseriusan dari pihak buruh. (Adi/Yus)
Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Kamis (7/11/2013), ratusan buruh kembali turun ke jalan menolak UMP yang ditetapkan Ggubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebesar Rp 2,4 juta. Selain protes dengan jalan mendorong motor, para buruh juga menggelar aksi teatrikal dengan topeng monyet. Para buruh menyindir Jokowi yang mereka anggap lebih memperhatikan monyet daripada kaum buruh.
Jika tidak ada perubahan UMP, para buruh mengancam akan melakukan mogok di daerah. Mereka juga akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk mengepung Balaikota Jakarta, Jumat (7/11/2013) besok.
Para buruh juga meragukan Jokowi sudah menandatangani SK Gubernur mengenai UMP DKI untuk 2014, sebesar Rp 2,4 juta. "Saya percaya enggak percaya Jokowi sudah tanda tangan UMP," ujar Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Moh Toha.
Sebab, hingga saat ini ia dan rekan-rekan sesama buruh belum melihat langsung bukti SK UMP yang ditandatangani oleh Jokowi. Bahkan, ia menduga kemungkinan SK tersebut belum dilegalisasi untuk melihat seberapa besar keseriusan dari pihak buruh. (Adi/Yus)