Evaluasi Setahun KJS, Ahok: Rumah Sakit Kita Tidak Cukup

Penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sehari lagi genap setahun. Sejak diluncurkan 10 November 2012 lalu, ternyata KJS masih memiliki berbagai masalah.

Namun bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, persoalan utama KJS adalah sulitnya bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang terkendala pada hitungan tarif sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBG's).

"Rujukan tidak masalah, tapi RS kita tidak cukup. Kalau swasta tidak terlibat, RS pemerintah cuma 45 persen. Makanya kita dorong swasta terlibat. Selama ini cost swasta tidak diperhitungkan, makanya tidak mau ikut," kata Ahok di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan keterlibatan RS Swasta sangat dibutuhkan dalam menerapkan program KJS. Ia mengakui kelemahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu seringnya terjadi pemborosan terhadap pemakaian instrumen kesehatan seperti kapas atapun cairan alkohol.

Sehingga walaupun biaya per item murah, menjadi sangat mahal karena digunakan dalam jumlah besar. Hal itu disebabkan oleh kurangnya ketelitian RS pemerintah dalam perhitungan biaya tindak kesehatan. Sementara, pihak swasta lebih terperinci dalam pembiayaan tindakan medis.

Kemudian, yang membuat RS swasta enggan bekerja sama karena perhitungan tarif INA CBG's yang dianggap terlalu murah. Sedangkan, pihak swasta tentunya juga berorientasi pada keuntungan. Persoalan tarif inilah yang akan dievaluasi untuk program KJS ke depan untuk menemukan kalkulasi yang tepat guna menarik minat RS swasta bekerja sama.

"Pemerintah dananya tidak cukup, dan tarif swastanya tidak masuk. Salah hitung didiskon 25%, swasta teriak. Kita perbaiki," jelas Ahok.

Kemudian, sebagai pembenahan pihak RSUD juga dilatih untuk memasukkan tarif tindakan medis secara detil untuk menghindari pemborosan. Dan diharapkan pada 2015 perhitungan tarif paket INA CBG's dapat lebih baik.

Melihat kenyataan sulitnya penentuan tarif yang terbaik, untuk itulah Pemprov DKI melakukan uji coba sistem INA CBG's dalam program KJS selama setahun agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan sistem pembayaran tersebut. Dan ternyata ditemukan masalah di penentuan tarif tindakan medis.

"Semua proses tidak langsung jadi, makanya DKI membuat ini untuk dipertontonkan bahwa tarif yang dibuat ini ada masalah. Tidak banyak melibatkan swasta. Ternyata tidak bukan diundang, tetapi mereka tidak mau membuka dapur keuangannya. Pemerintah sudah baik tapi swasta belum banyak ikut," tutup Ahok. (Mut/Sss)