Desas-desus perbedaan pandangan antara Kapolri Jenderal Sutarman dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno terkait masalah penggunaan jilbab dibantah Polri. Sutarman membantah adanya perbedaan tersebut.
Menurut Sutarman, yang memberikan instruksi terkait penundaan pemakaian jilbab di kalangan polwan pengguna jilbab adalah dirinya sendiri. Penundaan ini menurut Sutarman juga bukan karena dikangkangi Wakapolri.
"Saya yang suruh. Saya kebetulan waktu itu ada di sana, saya telepon Pak Irwasum, mas tolong moratorium dulu aturan karena tidak seragam. Saya melihat ada yang merah ada yang putih, ada yang macam-macam, ada yang sampai dikeluarkan. Nggak elok kan?"Â kata Sutarman Pondok Cabe, Pamulang, Senin (2/12/2013).
"Sampai dengan posisi itu moratorium, kita serahkan kembali kepada polwan untuk merumuskan pakaian yang pas itu bagaimana?" sambung Sutarman.
Jika aturan tersebut rampung, kebijakan yang berjalan akan baik ke depannya. Sejauh ini hanya terkait masalah keseragaman yang menjadi sedikit kendala penerapan kebijakan tersebut. "Artinya, nggak ada masalah sebetulnya."
Persoalan ini, kata Sutarman tinggal penyeragaman saja. Sutarman memerintahkan agar aturan busana ini diseragamkan. Jangan sampai ada perbedaan seragam jilbab di Jakarta dengan di daerah.
Selama moratorium, Polri akan menyerahkan kembali kepada polwan untuk merumuskan seragam jilbab yang sesuai. "Kalau membeli lagi duitnya nggak ada, nggak ada anggaran. Ganti baju aja itu anggaran yang mahal," tandas Sutarman. (Rmn/Ism)
[Baca juga: Selain Jilbab, Polri Bakal Luncurkan Seragam Muslim untuk Polwan]
Menurut Sutarman, yang memberikan instruksi terkait penundaan pemakaian jilbab di kalangan polwan pengguna jilbab adalah dirinya sendiri. Penundaan ini menurut Sutarman juga bukan karena dikangkangi Wakapolri.
"Saya yang suruh. Saya kebetulan waktu itu ada di sana, saya telepon Pak Irwasum, mas tolong moratorium dulu aturan karena tidak seragam. Saya melihat ada yang merah ada yang putih, ada yang macam-macam, ada yang sampai dikeluarkan. Nggak elok kan?"Â kata Sutarman Pondok Cabe, Pamulang, Senin (2/12/2013).
"Sampai dengan posisi itu moratorium, kita serahkan kembali kepada polwan untuk merumuskan pakaian yang pas itu bagaimana?" sambung Sutarman.
Jika aturan tersebut rampung, kebijakan yang berjalan akan baik ke depannya. Sejauh ini hanya terkait masalah keseragaman yang menjadi sedikit kendala penerapan kebijakan tersebut. "Artinya, nggak ada masalah sebetulnya."
Persoalan ini, kata Sutarman tinggal penyeragaman saja. Sutarman memerintahkan agar aturan busana ini diseragamkan. Jangan sampai ada perbedaan seragam jilbab di Jakarta dengan di daerah.
Selama moratorium, Polri akan menyerahkan kembali kepada polwan untuk merumuskan seragam jilbab yang sesuai. "Kalau membeli lagi duitnya nggak ada, nggak ada anggaran. Ganti baju aja itu anggaran yang mahal," tandas Sutarman. (Rmn/Ism)
[Baca juga: Selain Jilbab, Polri Bakal Luncurkan Seragam Muslim untuk Polwan]