Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah?

Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengapresiasi langkah tepat Pemerintah Indonesia dalam merespons tarif impor AS dengan mengambil strategi diplomasi, perluasan kerja sama dagang, dan deregulasi kebijakan impor.

Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah tersebut turut andil dalam membantu menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global.

"Dengan demikian, meskipun kondisi pasar global sedang bergejolak akibat eskalasi perang dagang, respons pasar yang relatif stabil terhadap Indonesia mencerminkan persepsi bahwa perekonomian domestik tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal," tutur Josua dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).

Selain itu, Josua menuturkan pasar juga masih melihat Indonesia memiliki daya tahan fundamental ekonomi yang baik.

Sementara, perusahaan efek Verdhana Sekuritas dalam laporannya menilai respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya terhadap tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat, dalam melindungi ekonomi RI dari dampak kebijakan AS itu.

"Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan tingkat komponen dalam negeri juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing," kata Verdhana.

Dalam merespons tarif resiprokal AS, Verdhana menuturkan Indonesia memandang adanya peluang untuk mengalihkan impor ke produk-produk Amerika Serikat, seperti pertanian, energi, dan teknologi.

Di sisi lain, pemerintah akan memberikan insentif fiskal guna memacu impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Pemerintah juga berencana mendalami pasar baru seperti Uni Eropa dan kawasan lain.

Pemerintah juga akan melakukan deregulasi pajak dan kepabeanan untuk meringankan beban pelaku usaha Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, baik terhadap tarif maupun impor ilegal.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengalibrasi sikap bersama ASEAN," ujar Airlangga.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.