Setara: Kasus Beragama, SBY Terjebak Retorika

Setara Institute menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal mengatasi kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat Indonesia.

Wakil Direktur Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Presiden SBY lebih suka beretorika dalam upaya memajukan toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan, ketimbang melakukan eksekusi nyata terhadap berbagai kasus pelanggaran.

"Pemerintah stagnan, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. SBY pun lebih sering beretorika dengan kata-kata tentang kasus beragama. SBY terjebak retorika," ujar Bonar dalam jumpa pers bertema 'Stagnasi Paripurna' di Jakarta, Kamis (14/1/2013).

Sebagai contoh, kata Bonar, SBY kerap berpidato menentang kelompok radikal dan ekstrem, namun tidak diikuti upaya nyata. Seperti kasus kekerasan atas warga Syiah di Sampang, Madura yang berakhir stagnan.

Menurut Bonar, SBY tidak pernah mengambil kebijakan konkret dan signifikan yang berpihak kepada kepentingan korban pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. SBY justru berpijak kepada pengakuan identitas eksistensial para pelaku pelanggaran yang secara tidak langsung mengandung intoleransi dan diskriminasi.

Setara Institute mencatat 117 kasus tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara, sebagai aktor pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Tindakan negara tersebut meliputi tindakan langsung (by commission), tindakan pembiaran (by omission), dan pembuatan peraturan diskriminatif (by rule/judiciary). (Rmn/Sss)

Baca juga:

Setara: Kelompok Kecil Tapi Kuat Kerap Langgar Kebebasan Beragama
Asmi Santa Maria Yogyakarta Gelar Pembinaan Rohani Islam
Ahok: Gus Dur Ingin Ada Gubernur dari Etnis Tionghoa