Jokowi Disarankan Habiskan Rp 5 T untuk Transportasi Umum Dibandingkan Insentif Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menyiapkan dana Rp 5 triliun untuk mendukung insentif kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarna mengatakan, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membenahi sektor transportasi massal di Indonesia. Salah satunya dengan menambah subsidi untuk sektor tersebut, dibanding memberikan insentif kendaraan listrik.

Mengacu data yang dimiliki Djoko, besaran subsidi bagi angkutan darat pada 2023 adalah sebanyak Rp 5,6 triliun. Angka ini disebut turun dari realisasi subsidi angkutan darat di 2022 dengan gap sekitar Rp 2,8 triliun.

Kontrak Public Service Obligation (PSO) terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp 1,6 triliun (64,27 persen).

Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp 466,2 miliar (18,29 persen), KA Jarak Sedang Rp 216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp 152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp 53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp 12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp 9,4 miliar (0,37 persen).

"Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif kendaraan listrik sebesar Rp 5 trliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/1/2023).

Dana ini, menurut Djoko bisa ditambahkan untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan di jalan perintis. Mengingat, mobilitas masyarakat yang sangat dominan menggunakan transportasi darat.

Djoko memandang, alokasi seperti itu akan menguntungkan dari segi politik. Apalagai, 2023 masuk dalam tahun politik dan perhatian masyarakat tertuju pada sosok pengganti Jokowi.

"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," bebernya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan saat ini Pemerintah sedang menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk subsidi mobil listrik, motor listrik dan bus listrik.

"Ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan nilainya Rp 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus kita akan pertimbangkan juga," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip Jumat (23/12/2022).

Dia menegaskan, dana Rp 5 triliun itu akan diberikan untuk pembelian mobil listrik, motor listrik, hingga bus listrik yang diproduksi dalam negeri.

Lebih lanjut,  Airlangga menjelaskan, sebenarnya pemberian insentif kendaraan listrik dilakukan oleh semua negara guna melakukan transisi ke energi bersih.

"Sebetulnya (insentif kendaraan listrik) adalah insentif yang dilakukan oleh semua negara. Karena kunci dari kita adalah energi transisi, Transisi energi, salah satu pengguna terbesar adalah sektor otomotif, dan sektor otomotif ini, semua negara eropa memberikan insentif," ujarnya.

Menurutnya, dalam pemberian insentif tersebut didesain dengan cara caping price yaitu ada penetapan batas harga mobil listrik dan motor listrik. Artinya, tidak memberikan subsidi untuk orang kaya.

"Insentif itu didesain ada caping price atau penetapan batas harga kendaraan. Jadi, Indonesia juga akan mempersiapkan tidak semua mobil listrik, untuk yang kaya diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu. Ini kebijakannya sedang dievaluasi," jelasnya.