Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan mengenai sepinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Padahal saat ini sudah memasuki tahap kampanye.
Menjawab pertanyaan Presiden, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, keriuhan baru akan terjadi saat memasuki masa kampanye melalui media pada 2 minggu mendatang.
"2 Minggu ke depan akan ada kegiatan yang mengundang masyarakat. Ini seperti lapangan terakhir, akan ada keriuhan. ‎S‎aya kira pasangan calon dan penyelenggara pemilu akan memanfaatkan waktu ini untuk menunjukkan kemeriahannya," ujar‎ Husni usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Baca Juga
Menurut dia, saat ini KPU tengah fokus memanfaatkan sisa waktu 1 bulan ini untuk sosialisasi dari pintu ke pintu ke tiap warga yang wilayahnya menggelar pilkada. Husni memastikan, hingga waktu kampanye usai seluruh warga akan mengetahui pelaksanaan pilkada.
"Kami memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan sosialisasi dengan strategi direct selling, di mana petugas kami PPK, PPS digerakan menyasar para tokoh masyarakat di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Sementara ketika KPPS sudah terbentuk di akhir November, mereka juga akan digerakan langsung bertemu dengan pemilih di alamat rumahnya," kata Husni. ‎
Husni kemudian menjelaskan penyebab kesunyian menjelang pilkada, yakni sebagai konsekuensi dari peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yakni pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus ditata sedemikian rupa sehingga rapi. Hal itu, lanjut Husni, telah mendapatkan respon positif dari Presiden.
"Walaupun secara khusus kami perlu sampaikan responnya justru sangat bagus dengan sekarang, tertata rapi. Beliau juga senang, karena pasangan calon dan timnya langsung berdialog dengan masyarakat. ‎Jadi beliau secara khusus menyoroti banyaknya pertemuan-pertemua kecil yang dilakukan tim kampanye dan menurut beliau itu positif," ujar Husni. (Nil/Sun)