Cuaca Hambat Distribusi Logistik Pilkada ke Mentawai

Jika sesuai jadwal, surat suara tambahan baru akan diberangkatkan ke Mentawai pada Minggu 29 November 2015.

oleh Muslim AR diperbarui 27 Nov 2015, 17:02 WIB
Diterbitkan 27 Nov 2015, 17:02 WIB
20151111-Ini Contoh Surat Suara untuk Pilkada Serentak yang Bakal Dicetak KPU-Jakarta
Petugas menunjukkan contoh surat suara untuk Pilkada serentak di KPU, Jakarta, Rabu (11/11). KPU akan mencetak surat suara Pilkada dari DPT di 295 Kabupaten/Kota sejumlah 96.165.966 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Padang - Lebih dari 52.000 surat suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat rusak. Surat suara pengganti dijadwalkan sampai ke daerah yang mengalami kekurangan, kecuali Kabupaten Mentawai.

Pendistribusian surat suara tambahan ke Kabupaten Mentawai, tergantung pada cuaca.

Koordinator Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Fikon, menjelaskan jadwal pendistribusian surat suara ke Mentawai bisa tertunda, jika cuaca buruk dan badai.

"Cuaca ini membuat kita khawatir, kami berharap pendistribusian ke Mentawai bisa berjalan lancar," ujar Fikon di Padang, Sumatera Barat, Jumat (27/11/2015).

Jika sesuai jadwal, surat suara tambahan baru akan diberangkatkan ke Mentawai pada Minggu 29 November 2015. Ini mempertimbangkan keselamatan petugas dan keamanan logistik pilkada.

"Selain membahayakan petugas, cuaca yang buruk dapat merusak logistik, semoga tidak ada badai di Minggu," lanjut Fikon.

Selain ancaman dari alam, logistik pilkada untuk Mentawai rawan kecurangan dan kejahatan. Sebab, untuk mencapai berbagai daerah di Mentawai penuh perjuangan.

Begitu pula pada tingkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus mengarungi lautan untuk mendistribusikannya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Biaya sewa kapal untuk pendistribusiannya saja, bisa mencapai biaya Rp 12 juta. Belum lagi pendistribusian antarpulau, biasanya itu rawan kejahatan. Kami libatkan kepolisian untuk menjaganya," jelas Fikon.

"Untuk TPS-TPS terpencil, kita pakai jasa warga setempat. Baik itu dalam menyewa kapal hingga proses pengangkutannya," lanjut dia.

Bagi pulau-pulau besar, seperti Siberut, Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora dan pulau yang bisa dijangkau dengan transportasi darat, KPU tidak menyewa kapal. Petugas memilih untuk berjalan kaki.

"Tidak semuanya memakai kapal, untuk daerah terpencil di pulau-pulau, besarnya kita antarkan dengan berjalan kaki," tukas Fikon. (Bob/Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya