Bawaslu: Kecurangan Pilkada di Kalimantan Utara Tinggi

Liputan6.com, Balikpapan - adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai, seluruh wilayahnya memiliki potensi kecurangan pelanggaran pilkada pada 9 Desember nanti. Seluruh peserta pilkada Provinsi Pemekaran Kaltara adalah mantan pejabat dan kepala daerah di Kaltara.

"Seluruh wilayah Kaltara potensi pelanggarannya tinggi," kata Komisioner Bawaslu Kaltara, Mumaddadah, di Balikpapan, Sabtu (5/12/2015).

Dua calon gubernur di Kaltara saat ini adalah pejabat di daerah itu. Iriantor Lambri adalah penjabat Gubernur di Kaltara. Irianto Lambrie sempat mengaku tidak akan mencalonkan diri sebelum akhirnya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara.

Demikian pula wakilnya, kata Mumaddadah, adalah bekas Wali Kota Tarakan yakni Udin Hianggio. Udin sempat memimpin Tarakan periode 2008-2013 sebelum akhirnya digantikan oleh Sofian Raga.

Adapun rivalnya juga bukan tokoh sembarang yakni Jusuf SK, mantan Wali Kota yang memimpin Tarakan 10 tahun bersama wakilnya, Marthin Billa yang menjabat Bupati Malinau periode 2001-2011.

Mumaddadah mengatakan, dua pasangan ini memiliki pengaruh dalam mengintervensi kepala daerah di Kaltara. Beberapa di antaranya bahkan diduga kuat masih punya kemampuan menggerakan aparatur sipil negara (APN) ,ikut aktif dalam kampanye pilkadanya.

"Ada sejumlah APN yang ikut aktif kampanye dukungan pada salah satu calon," ujar dia.

Untuk itu, Mumaddadah menyatakan, Bawaslu Kaltara bersiaga penuh dengan berkoordinasi ke kepolisian, intelejen, bahkan TNI untuk antisipasi kecurangan. Dia berjanji akan menindak tegas kecurangan yang terjadi saat pilkada.

KPU Kaltara akan menggelar pemilihan calon gubernur dan wakilnya pada 9 Desember nanti di 5 daerah. Yaitu Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Tarakan, dengan jumlah daftar pemilih tetap 432.196 jiwa. Pilkada Kaltara diikuti 2 pasangan yakni Jusuf SK-Marthin Billa dan Irianto Lambrie-Udin Hianggio.