Liputan6.com, Jakarta Tujuhpuluh tiga Pegawai Harian Lepas (PHL) atau Pasukan Oranye diskors dan tidak menerima gaji sampai sisa akhir kontrak kerja mereka. Penyebabnya, mereka terlibat politik praktis dengan menggunakan atribut lengkap khas pasukan tersebut di kampanye salah satu pasangan cagub dan cawagub DKI.
Siapa dalang yang melibatkan pasukan penjaga kebersihan Jakarta ini di kampanye tersebut?
"Yang bawa (kampanye) itu mantan pegawai kebersihan, dia dipecat karena memotong upah PHL tahun lalu," kata Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (24/11/2016).
Advertisement
Memang, jelas Isnawa, ada beberapa dari Pasukan Oranye itu yang mengaku tidak mengerti ajakan temannya itu saat berfoto. Namun, Isnawa tidak ingin hal itu menjadi alasan.
"Mereka kan sudah gede-gede dan saya pun sudah warning bahkan arahan untuk hati-hati agar atribut Pemda tidak digunakan untuk politik praktis," Isnawa menerangkan.
Isnawa tidak mempermasalahkan bila ada anak buahnya ikut ambil bagian dalam politik. "Itu hak setiap orang untuk berpolitik. Secara pribadi silakan. Tapi jangan menggunakan atribut, aset Pemda DKI," dia menerangkan.
Untuk mengisi kekosongan 73 Pasukan Oranye yang diskors, Dinas Kebersihan terpaksa tambal sulam dari beberapa kecamatan sekitar.
Tujuhpuluh tiga pasukan oranye yang terlibat kampanye berasal dari Kecamatan Kemayoran (38 orang) dan Kecamatan Johar Baru (35 orang). Peristiwa tersebut berlangsung pada Senin 21 November 2016.
"Mereka ikut kampanye pasangan nomor satu. Mereka berfoto sambil acungkan jari dan spanduk pasangan calon nomor satu, pakai seragam oranye lengkap dengan peralatan," kata Isnawa.