Wakil Ketua MPR Ingatkan Bahaya Money Politik Saat Kampanye

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menghimbau para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif untuk menghentikan budaya money politik di masa kampanye baik pilkada 2018 maupun pemilu 2019. Menurutnya, tidak boleh ada lagi baik dalam peraturan maupun kesadaran masyarakat mengenai money politic karena hal ini berdampak banyak politikus yang berpikiran sempit bahwa dibutuhkan biaya besar untuk pemilu hingga kemudian mereka harus terlibat korupsi.

"Idealnya begitu, jadi tidak ada lagi pemimpin yang saya sebut dengan istilah "Berjuang" (bagi beras baju dan uang dalam pemilu). Karena kalau itu terjadi itu namanya masyarakat tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Mahyudin setelah menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Mahasiswa Se-Kota Samarinda dan HMI Cabang Samarinda di Aula LPMP, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (16/12).

Mahyudin mengungkapkan bahwa korupsi adalah salah satu dari dua masalah krusial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, selain narkoba. Kedua masalah ini baginya adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas.

"Pada saat ini banyak penyelenggara negara baik pejabat tinggi sampai pejabat di bawah seperti Kepala Desa bahkan ketua RT yang tertangkap karena korupsi," imbuhnya.

Oleh sebab itu Mahyudin mengimbau seluruh elemen bangsa dan masyarakat supaya bersama-sama memerangi korupsi dan narkoba. "Karena ini bukan hanya tugas pemerintah dan negara, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Korupsi Bisa Membuat Negara Ini Gagal

Mengenai bahaya korupsi, Mahyudin juga mengutip beberapa pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Seperti yang dikatakan Pak JK bahwa korupsi itu bisa membuat negara ini bangkrut, bisa membuat negara ini gagal. Dengan kesadaran ini, kita harapkan semua elemen masyarakat termasuk para mahasiswa menjadi pelopor melawan korupsi karena mereka nantinya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dikemudian hari," imbuh Mahyudin.

(*)