Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh kubu Prabowo atas tuduhan menyerang pribadi kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto saat debat kedua Pilpres pada hari Minggu 17 Februari 2019 kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya kedua tim sukses dapat bersama-sama menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Baca Juga
"Dikit-dikit laporkan, kemudian ada politik kambing hitam, masa pakai alat bantu untuk debat. Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," ujar Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Advertisement
Menurutnya, harusnya kedua kubu saling menghormati posisi masing-masing karena rakyat adalah penentu utama. Ia pun mengimbau agar jangan menyebarkan berbagai fitnah atau hoaks, sebab politik kambing hitam tidaklah baik.
"Kalau terkait dengan persoalan tanah, itu kan pada awalnya kalau kita lihat ofensif dari Pak Prabowo itu kan 20 kali, tapi Pak Jokowi kan lebih kalem, Pak Jokowi menjawab ketika Pak Prabowo menanyakan tentang sertifikasi tanah untuk rakyat," tutur Hasto.
"Pak Jokowi menyampaikan politik tanah yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, dimana politik tanah itu menjalankan perintah konstitusi tanah untuk rakyat, maka rakyat diperdayakan untuk mendorong seluruh kemampuan ekonominya," lanjutnya.
Kritik Jokowi
Hasto menegaskan, persoalan lahan tanah yang disebut Jokowi saat debat tidak dapat dikatakan menyerang secara pribadi. Sebab, itu adalah balasan dari kritik Prabowo kepada Jokowi saat debat berlangsung mengenai pembagian sertifikasi tanah kepada rakyat.
“Kalau Pak Prabowo menanyakan lebih soft itu, enggak akan muncul persoalan lahan. Ini bukan serangan pribadi, ini adalah fakta dan itulah yang menjadi concern bahwa pesan utamanya Pak Jokowi tidak membuat sebuah kebijakan memberikan lahan-lahan untuk segelintir orang,” tandasnya.
Advertisement