KPK Heran Ada Calon Kepala Daerah Miliki Harta Minus Rp 3,5 Miliar

Berdasarkan LHKPN yang dianalisis KPK, tercatat ada 10 nama calon kepala daerah dengan harta kekayaan minus mulai Rp 121 juta hingga Rp 3,5 miliar.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 04 Des 2020, 18:18 WIB

Diterbitkan 04 Des 2020, 18:18 WIB

KPK Beri Keterangan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku heran dengan laporan harta sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang minus. Dari data yang dimiliki KPK, calon kepala daerah "termiskin" hartanya mencapai minus Rp 3,5 miliar.

Hal tersebut berdasarkan hasil analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilampirkan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

"Ada calon wakil kepala daerah yang memiliki harta minus Rp 3,5 miliar. Kita agak heran itu juga dengan utangnya ada di situ. Kita tidak mengerti sama sekali," kata Pahala saat jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (4/12/2020).

Kejanggalan tersebut, lanjut dia, akan dicoba diklarifikasi. Sebab, dengan modal harta minus, KPK meragukan bagaimana mereka dapat menjadi pemimpin di sebuah kota/kabupaten atau provinsi tempat mereka berkontestasi.

"Nanti kita kalau dia kepilih pasti kita klarifikasi, bagaimana bisa minus gitu," ucap Pahala.

Pahala menambahkan, selain harta minus, harta dengan nominal dua digit juga dipertanyakan KPK. Sebab diyakini Pahala, harta calon kepala daerah adalah modal untuk majunya seorang berkontestasi, salah satunya untuk pembiayaan kampanye.

"Nabire hartanya Rp 15 juta. Saya bayangin Nabire dari segi kampanyenya gimana? Jadi pilihannya dia enggak melaporkan yang sebenar-benarnya," Pahala menandasi.