Singgung Banyak Mafia, Anies Ibaratkan Katak Direbus Pelan-Pelan di Panci

Liputan6.com, Jakarta - Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyinggung amanat reformasi 1998 yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Anies, kini Indonesia tak hanya berhadapan dengan KKN, melainkan juga banyak mafia. 

"Sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D," kata Anies pada acara Temu Relawan Anies, di Anies di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023). 

Anies menyatakan bahwa mafia itu tumbuh secara pelan-pelan sehingga tidak disadari. Ia mengibaratkan bagaimana katak yang dimasukkan dalam panci berisi air dingin, namun ada api di bawahnya menyala kecil, dengan katak yang dilempar ke dalam panci berisi air mendidih.

Ia menyebut katak akan mati pelan-pelan bila dimasukkkan ke air dingin dibandingkan air mendidih. 

"Katak bila dimasukkan ke dalam sebuah panci yang airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan pelan. Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air, itu caranya pelan pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih," jelas Anies. 

Oleh karena itu, mantan menteri pendidikan ini mengajak semua pihak untuk berkomitmen memberantas para mafia. Anies mengingatkan, keberadaan mafia akan merusak Indonesia secara pelan-pelan.  

"Sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan, proses penyimpangannya itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin di republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia," pungkas Anies Baswedan. 

Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menyinggung soal kebebasan berdemokrasi yang kini tertekan. Menurut Anies, dahulu semua orang bisa maju sebagai caleg hingga capres. Oleh karena itu ia berharap tak ada pengaturan siapa yang boleh dan tidak boleh maju Pileg atau Pilpres.

"Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertetekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," kata Anies pada acara Temu Relawan Anies, di Tennis Indoor Senayan, Minggu.

Anies mengingatkan, pemerintah tidak berhak mengatur maju tidaknya seseroang dalam Pilpres. Ia menyebut yang berhak mengusung capres adalah partai politik.

"Bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan siapa menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka," ujarnya.

Anies menegaskan negara seharusnya mendukung dan menjamin tiap WNI bisa maju dalam kontestasi Pemilu.

"Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan," kata Anies.

Kepada para relawannya, Anies mengajak untuk menuntut adanya kesetaraan dan kesempatan bagi semua warga negara untuk bisa maju dalam Pemilu baik Pileg maupun Pilpres.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah internal sendiri, tanpa campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, kata Anies, saat ini pemerintah pusat kerap kali ikut campur alias tangan menyelesaikan masalah daerah.

"Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies pada acara Relawan Anies di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023).

Menurut Anies apabila pemerintah pusat terus mengambil alih masalah daerah, maka Pemda akan kesulitan di masa depan. Selain itu, akan gerjadi sentralisasi pusat kembali.

"Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi," kata Anies.