Baliho Ganjar - Mahfud Md dan Bendera PDIP di Bali Dicopot Jelang Kunjungan Jokowi

Petugas Satpol PP awalnya mencopot sejumlah bendera Partai PDI Perjuangan yang banyak dipasang di area pagar tembok Balai Desa Batu Bulan. Baliho Ganjar - Mahfud Md pun akhirnya ikut dicopot

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Okt 2023, 14:27 WIB
Diterbitkan 31 Okt 2023, 14:26 WIB
Sejumlah petugas Satpol PP tengah mencopot baliho dan bendera Partai politik. (Merdeka.com)
Sejumlah petugas Satpol PP tengah mencopot baliho dan bendera Partai politik. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Petugas Satpol PP Bali mencabut bendera PDI Perjuangan dan baliho calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud Md jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10/2023).

Petugas Satpol PP awalnya mencopot sejumlah bendera Partai PDI Perjuangan yang banyak dipasang di area pagar tembok Balai Desa Batu Bulan.

Mereka juga mencopot sebuah baliho Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang tepat berada di seberang jalan atau di depan Balai Desa Batu Bulan.

Presiden Jokowi dalam jadwal kunjungan kerjanya akan mengunjungi Balai Desa Batu Bulan dan acaranya bertema"Peninjauan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras".

Rombongan Kepala Negara dijadwalkan tiba sekitar pukul 12.00 Wita. Sementara warga desa sudah banyak mendatangi tempat acara untuk menunggu kedatangan Presiden Jokowi.

Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku tidak mengetahui pencopotan bendera  PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud. 

Dia meminta agar awak media menanyakannya kepada  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali Wayan. 

"Saya belum tahu. Ini saya lagi di Jakarta mohon maaf dan konfirmasi ke Bapak Koster yah. Saya pas di Jakarta saya tidak tahu mohon maaf. Kalau saya belum tahu, baru saya dengar saya cek ini, pencabutan saya tidak tahu," kata Ngurah Jaya.

Kasat Pol PP Kabupaten Gianyar I Made Watha yang coba dikonfirmasi juga mengatakan agar awak media bertanya pada Kepala Satpol PP Bali.

"Maaf minta konfirmasi ke Satpol-PP Provinsi Bali, karena yang bersangkutan menurunkan. Satpol PP Kabupaten Gianyar tidak ada yang menurunkan," ujar dia.

Jokowi Undang Makan Siang Para Capres

Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama dengan bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana, Senin (30/10/2023).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama dengan bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana, Senin (30/10/2023). (Liputan6.com/ Muhammad Radityo Priyasmoro)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama tiga bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pantauan di lokasi, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan duduk satu meja bersama Jokowi sekira pukul 13.00 WIB.

"Sudah pada makan belum?," kata Ganjar Pranowo kepada awak media di lokasi.

Sedangkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjawab dengan senyum sambil mengambil nasi serta lauk pauk yang dihidangkan Jokowi.

Momen makan siang berjalan tertutup. Awak media hanya dipersilakan mengambil visual untuk kebutuhan dokumentasi.

 

Ada Toxic Relationship di Kabinet Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama dengan bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana, Senin (30/10/2023).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama dengan bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana, Senin (30/10/2023). (Instagram Anies Baswedan)

Politikus PDIP Aria Bima menyinggung soal adanya toxic relationship di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Dia menyebut, adanya hubungan tersebut membuat persepsi publik buruk terhadap Presiden Jokowi.

"Toxic relationship, keterpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecendrungan toxic relationship ini juga mulai masuk orang orde baru misalnya ada Pak Prabowo Subianto yang menginginkan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakilnya," kata Aria Bima, saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (30/10).

Terlebih, kata Aria Bima, proses Gibran menjadi cawapres Prabowo dipersepsikan publik memanfaatkan instrumen negara. Yang mana, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal capres-cawapres dinilai menabrak konstitusi.

"Saya sampai enggak sampai hati ya sebagai teman baik itu keluarga Ibu Iriana, Mas Wali Gibran, Pak Jokowi menjadi seolah-olah menggunakan instrumen keinginan untuk sekedar menggolkan Mas Gibran selaku putranya untuk menjadi seorang cawapres dengan otak-atik mengintervensi dalam tanda petik kewenangan-kewenangan di MK yang kebetulan adalah om nya Mas Gibran," jelas dia.

 

Paksakan Gibran Jadi Cawapres

Padahal, menurut Aria Bima, sosok Jokowi merupakan pemimpin yang baik. Namun, persepsi publik memburuk lantaran ada sosok capres yang memaksakan untuk berdampingan dengan Gibran di pilpres 2024.

"Saya melihat Pak Jokowi bukan tipe seperti itu, mungkin karena keterpengaruhan orang di sekitarnya atau pengaruh dilingkarannya ini yang saya sebut Pak Jokowi kena pengaruh toxic relationship," ujar dia.

"Tiba-tiba gedabrus langsung mau jadi wapres terus sekarang jadi olok-olokan. Loh saya enggak rela sebenarnya, kenapa? Sampai hal yang demikian hanya gara-gara ada seorang kandidat capres yang menginginkan dia menjadi seorang wakil. Ini yang saya sebut toxic relationship. Itu loh ya," imbuh Aria Bima.

 

Reporter: Moh. Kadafi

Sumber: Merdeka.com

Infografis Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres-Cawapres 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres-Cawapres 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya