Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies Baswedan Beri Saran Ini

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden Koaliasi Perubahan Anies Baswedan meminta Kepala Bdan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban mundur jika tak netral dalam Pemilu 2024 mendatang.

Pernyataan Anies ini menanggapi soal viralnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yen Piet Mosso yang menyebut bakal memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pipres 2024. Dalam Pakta integritas itu tertulis nama Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Silaban.

"Jadi bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda, enggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda dia harus netral," ujar Anies di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Dia menyebut, adanya pakta integritas itu yang memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan netralitas dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia berharap pejabat negara yang memiliki aspirasi lebih baik mundir dari jabatan.

"Itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara, ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Kalau itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara. Mundur dari negara. Laksanakan aspirasi pribadi Anda," kata Anies.

Dia menyebut, pejabat negara yang memiliki aspirasi pribadi namun menggunakan lembaga negara sama saja merendahkan lembaga dan negara karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

"Kalau anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka anda telah merendahkan negara, anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parah lagi anda membuat rakyat tidak percaya pada negara karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan alat negara," kata Anies.

Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tak mau berkomentar soal dugaan adanya pakta integritas yang menyatakan kesiapannya memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang.

"No comment," ujar dia saat hendak ditahan KPK, Selasa (14/11/2024).

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers mengatakan tak tahu lebih jauh soal pakta integritas tersebut.

Firli menyebut akan meminta jajarannya untuk mendalami lebih jauh.

"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek darimana, apakah ada di KPK atau tidak nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong," kata Firli.