Pilpres 2024 Semakin Dekat, Jokowi Tak Berani Singgung Kapolri dan Panglima Gara-Gara Nama Belakang

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024 semakin dekat, dimana masyarakat akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Untuk itu, Jokowi mengaku kini dirinya tak berani menyinggung soal angka-angka.

"Kita tahu penyelenggaraan Pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda akbar nasional. Karena sudah mendekati, udah sangat dekat pemilu, saya tidak berani menyinggung masalah angka," kata Jokowi saat membuka Kongres ke-16 GP Anshor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Dia juga tak mau menyinggumg nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pasalnya, gabungan nama belakang keduanya merujuk ke salah satu kontestan Pilpres 2024.

"Saya juga tidak akan menyinggung pak Kapolri dan Panglima TNI, yang nama belakangnya tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua GP Anshor," ujarnya.

Jokowi meminta dukungan dan komitmen semua masyarakat agar Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis. Dia ingin Pemilu 2024 nanti berlangsung aman, tertib, dan transparan.

"Yang paling penting pemilu harus menggembirakan. Tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan.Dan persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya," tuturnya.

"Sekali lagi, persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya. Ini hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib," sambung Jokowi.

Dia meminta GP Anshor menjadi garda terdepan untuk menjaga persaudaraan dan keutuhan Indonesia, serta mendinginkan tensi politik yang tinggi. Salah satunya, dengan, memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong.

Jokowi juga mengajak para ulama, tokoh agama, cendekiawan, dan keluarga besar Anshor untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Dia menekankan pentingnya menjaaga demokrasi dan menjalin keberlanjutan pembangunan.

"Pembangunan di semua sektor telah berjalan jauh dan harus kita kawal sebaik-baiknya," ucap Jokowi.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan pihaknya akan tetap netral terlepas kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ikut berkampanye atau tidak.

Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," katanya, di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.

Agus melanjutkan, selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit.

"Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan," katanya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan, TNI mengerahkan 446.219 prajurit dari tiga matra untuk membantu Polri mengamankan jalannya Pemilu serta membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendistribusikan kotak dan surat suara ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah-daerah yang diyakini rawan.

“Tadi kami juga mengecek ke beberapa pangkotama (panglima komando utama, red.) untuk proses perbantuan distribusi logistik pemilu. Kemarin, ada masalah di Papua saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana, sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman,” kata Agus Subiyanto.