Mahfud Md Tegaskan Komitmen Berantas Koruptor Perizinan Tambang

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md berkomitmen memberantas para oknum yang berani melakukan korupsi di bidang perizinan tambang. Dia menyebut, tindakan korupsi pada sektor perizinan tambang sudah menjamur dan menjadi alasan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. 

“Hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan. Agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan kita berjalan lancar,” kata Mahfud saat kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof di di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.

Mahfud mencatat, berdasarkan laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Angka tersebut bahkan turun dari pencapaian di tahun 2022, dari yang sebelumnya di peringkat 110 kini menjadi posisi 115. 

"Baru 4 hari yang lalu, itu ada pengumuman bahwa Indeks Persepsi Korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan rangking negaranya dari 110 ke 115. 

“Artinya apa? Korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini," kata Mahfud. 

Mahfud yakin, saat oknum perizinan tambang ditertibkan maka hal itu menjadi solusi atas merosotnya IPK. Sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar-Mahfud yang tegas menegekan hukum yang berani memberas korupsi tidak pandang bulu. 

"Hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan. Agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan berjakan lancar dan ini harus dimulai dari demokratisasi di dalam kehidupan politik kita dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," jelas mantan Menko Polhukam ini. 

Diketahui persoalan tambang ilegal dan korupsi di sektor pertambangan beberapa kali dibahas oleh Mahfud dalam beberapa kesempatan. Secara lantang Mahfud berkomitmen untuk memberantas oknum dibalik korupsi pertambangan tersebut.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi harus tetap dihormati.

"Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati karena seotoriter zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) pun, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," kata Mahfud, usai menghadiri acara Tabrak, Prof!, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Hal itu disampaikan Mahfud usai mendapatkan laporan dari sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap mengenai Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik, dan sebagainya," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Mahfud menjelaskan ada beberapa rektor yang diminta membuat sikap seperti itu. Kemudian, kata dia, para rektor tersebut ada yang membuat pernyataan dengan format yang sama, dan ada juga yang menolak.

"Lalu ada yang tidak mau begitu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata, Unika, di Semarang itu memberi tahu kepada kami. 'Kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini, ada pernyataan rektor yang sama isinya, kayak template, tetapi ada yang samar-samar,' dan sebagainya," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.

"Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu. Memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga," katanya lagi.

Walaupun demikian, kata Mahfud, adanya upaya-upaya seperti itu tidak menghentikan gerakan kampus untuk tetap bersuara.

"Tetapi, semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," ujarnya lagi.

Sebelumnya dalam acara itu, Mahfud juga mengatakan bahwa perguruan tinggi tidak takut dengan adanya tekanan untuk bersuara di masa Pemilu 2024.

"Kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan, itu tidak mudah karena sampai sore ini (Senin 5/2), sudah 59 perguruan tinggi yang terus dan akan terus setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu, dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata Mahfud.

Sementara itu, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada sivitas academika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terlebih dahulu memulai menyatakan sikap.

"Oleh sebab itu, karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan sivitas akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.