Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum AMIN Matangkan Strategi

Liputan6.com, Jakarta - Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) rutin mengadakan pertemuan internal jelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang bakal berlangsung esok hari. Segala strategi dibahas pada rapat rutin tersebut.

"Kita beberapa hari ini rapat rutin menyiapkan segala macam strategi persidangan dan juga hal-hal teknis lainnya karena secara substansi kita siap semua," kata Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir saat dikonfirmasi, Selasa (26/3/2024).

Menurut Ari, persiapan menghadapi sidang didiskusikan. Rapat juga kerap dihadiri langsung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Tapi tetap kami mematangkan proses persidangan ini dan itu beberapa kali kegiatan kita dihadiri oleh capres dan cawapres di internal jadi kawan-kawan (THN AMIN) semangat sekali," ujar Ari.

Rapat, lanjut Ari juga digelar hari ini oleh THN AMIN. Rapat tersebut berlangsung di markas pemenangan AMIN.

Lebih lanjut dia memastikan, Anies dan Cak Imin juga akan hadir di sidang perdana sengketa Pilpres yang digelar Rabu 27 Maret 2024. "Mereka (Anies-Cak Imin) hadir," ucap Ari.

Diketahui, MK menetapkan jadwal sidang perdana sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 27 Maret 2024. Hal itu ditetapkan berdasarkan urutan kegiatan dan mekanisme penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang tertuang dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 4 Tahun 2023 dan PMK Nomor 1 Tahun 2024.

Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengakui tidak keberatan dengan keikutsertaan Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang bakal bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh sebab itu, Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan keberatan. Kubu AMIN meyakini Arsul Sani bakal bersikap objektif.

"Kami tidak keberatan. Kami yakin beliau profesional dan objektif," kata Ari kepada Liputan6.com, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengaku, komposisi hakim konstitusi yang akan ikut bersidang saat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 masih delapan orang.

Menurut dia, selain Anwar Usman yang dikecualikan karena keputusan Majelis Kehormatan MK, belum ada pihak yang keberatan dengan keikutsertaan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

"Kita lihat apakah ada di antara para pihak nanti yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan Pak Arsul. Kalau ada, nanti akan kita bahas," kata Saldi kepada wartawan seperti dikutip Selasa (26/3/2024).

Saldi menambahkan, masih ada satu hari lagi menjelang sidang perdana PHPU Pilpres 2024. Karenanya, perkembangan terkait keikutsertaan Arsul Sani masih terus dipantau.

"Iya, nanti kita lihat perkembangannya setelah ini,” kata dia.

Diketahui, Hakim Konstitusi Arsul Sani hanya dikecualikan dalam sengketa hasil Pileg untuk mantan partainya, PPP. Dia dikecualikan untuk PHPU Pileg dengan pemohon PPP agar menghindari terjadinya konflik kepentingan.