Sandiaga Tunggu Penugasan PPP untuk Maju Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku masih menunggu penugasan dari partai untuk maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sandiaga belum mendapat surat penugasan dari PPP untuk maju Pilkada 2024.

"Nanti tunggu surat tugasnya di mana, saya sekarang fokus di kementerian belum dapat tugas," kata Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024).

Menurut dia, sudah ada pembicaraan informal dengan beberapa partai terkait Pilkada 2024. Namun, kata Sandiaga, hingga kini belum ada tindaklanjut secara formal terkait pembahasan tersebut.

"Kalau obrolan dengan beberapa partai sudah dibahas secara informal, tetapi kan kalau kita melihat bicara ini secara formalnya seperti apa. Belum ada yang melangkah ke tahap formal dan beberapa bulan ke depan ini kan persiapan," jelasnya.

"Jadi nanti kita tunggu saja, keputusan dari pimpinan partai politik," sambung Sandiaga.

Sandiaga menyampaikan PPP akan mulai fokus untuk kontestasi Pilkada Serentak 2024. Dia menuturkan PPP ingin berkontribusi agar Pilkada 2024 menghasilkan kepala daerah terbaik.

"Tentunya kita punya pertimbangan sendiri karena kita kemarin fokus ke dalam perjuangan untuk mendapatkan kursi di DPR RI, sekarang sudah masuk ke tahap Pilkada, tentunya kami ingin memberikan kontribusi terbaik sehingga pilkada bisa menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah," tutur Sandiaga.

Para ketua majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menegaskan bahwa agenda muktamar akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yang berlaku yaitu pada tahun 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH Zarkasih Nur, seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Mustofa Aqil Siroj dan Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prof Prijono Tjiptoherijanto, di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

"Hasilnya konkret, setelah mendengar suara yang berkembang di Rapimnas IX kemarin dari seluruh DPW se-Indonesia maka sepakat kepada aturan AD/ART yaitu muktamar dilaksanakan pada awal tahun 2025,” tutur KH Zarkasih Nur.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menyebut, walaupun salah satu pimpinan majelis tidak dapat hadir secara langsung yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy. Namun, kesepakatan ini telah bulat dan diikuti bersama.

"Kebetulan kami undang semuanya, yang tidak hadir hanya Ketua Majelis Pertimbangan Pak Rommy karena sedang berada di luar negeri. Dia juga mematuhi apa yang diputuskan dan menyatakan setuju dengan hasil pertemuan hari ini," ungkap KH Zarkasih Nur.

Lebih lanjut, KH Zarkasih Nur meminta seluruh kader PPP untuk memanfaatkan dan fokus kepada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Kita ingin Pilkada tetap utuh, tetap kompak, sehingga orang luar melihat kita dan tidak meragukan bagi mereka. Setelah pertemuan pimpinan majelis hari ini, kita mengharapkan seluruh kader untuk kembali kepada kebersamaan dan menatap ke depan dengan optimis serta tidak putus asa," tegasnya.

"Para ketua majelis juga menghendaki suasana tetap sejuk, tidak ada perpecahan, dan saling hujat," sambungnya.

Sebelumnya, terdapat beberapa isu soal muktamar dipercepat untuk menggantikan posisi Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Namun, hal tersebut dibantah oleh para DPW PPP yang hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX dan para pimpinan majelis. Hingga saat ini, PPP se-Indonesia pun sedang fokus dalam momentum Pilkada 2024.