Sandiaga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Kaji Family Office di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji family office di Indonesia. Sandiaga mengatakan, family office merupakan klaster keuangan yang memberikan kemudahan pelayanan bagi keluarga-keluarga besar untuk menanamkan dananya di Indonesia.

"Tadi dipikirkan mulai dari segi potensi, regulasi dan akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji ini (family office)," kata Sandiaga Uno usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024).

Dia mengatakan family office sudah diterapkan di sejumlah negara seperti, Singapura, Dubai, hingga Hong Kong. Sandiaga berharap Indonesia dapat menarik orang-orang kaya dari luar negeri untuk mengelola dananya di dalam negeri.

"Tadi di review masalah regulasinya IKN sudah memiliki itu, tapi yang banyak mendapatkan permintaan dari komunitas family office dunia ini justru Bali. Nanti bagaimana kita menyikapinya akan dilakukan melalui kajian dalam satu bulan ke depan," jelasnya.

Sandiaga menuturkan Indonesia memiliki daya tarik bukan hanya di financial access saja, namun juga aset-aset lain. Namun, kata dia, Indonesia harus melakukan peyesuaian regulasi terlebih dahulu untuk menerapkan family office.

"Jadi selama ini banyak family office Indonesia menempatkan pengelolaan investasinya justru di luar Indonesia. Jadi kalau kita sebut low hanging fruites quick win ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga Indonesia untuk mengelola investasinya bukan di luar Indonesia, tapi di Indonesia," tutur Sandiaga.

Dia menyebut pengelolaan dana family office mencapai USD 11,7 triliun. Indonesia sendiri menargetkan bisa menarik 5 persen dari pengelolaan dana family office.

"Jadi kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja ini sudah bicara angka 500 miliar US Dollar. Ini cukup besar dalam 5 tahun ke depan," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Presiden Jokowi memperkirakan banyak warga Indonesia menonton konser musisi dunia asal Amerika, Taylor Swift di Singapura yang digelar selama enam hari pada Maret 2024 lalu.

Jokowi menyebut hal tersebut membuat Indonesia kehilangan uang yang dibelanjakan masyarakat di Singapura.

"Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nontonnya ke Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura, kita kehilangan," kata Jokowi saat Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggara Event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

"(Kita) kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang Indonesia untuk bayar hotel, makan, untuk transport dan lain-lainnya," Jokowi menambahkan.

Dia menuturkan Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menyelenggarakan konser Taylor Swift. Padahal, jumlah pendengar musik Taylor Swift di Spotify Indonesia sangat banyak yakni, 2,2 juta orang.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, setidaknya ada 360.000 penonton dari berbagai negara yang berbondong-bondong ke Singapura untuk menyaksikan konser Taylor Swift.

"Saya pastikan separuh penonton dari yang nonton itu orang Indonesia. Mungkin banyak yang hadir di sini, nonton ke sana," kata Jokowi.

Dia menilai keberhasilan Singapura menggelar konser Taylor Swift tersebut karena kecepatan pelayanan perizinan, kemudahan akses, dan keamanan.

"Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah baik itu kemudahan akses, keamanan dan lain-lain," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.