Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Jakarta, Heru Budi: Akan Dianalisis

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut tengah mewaspadai potensi kerawanan Pilkada 2024 di DKI Jakarta.

Heru memastikan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bakal melakukan analisis terkait kerawanan yang mungkin dapat terjadi di Pilkada Jakarta.

"Pasti dengan Forkopimda akan dianalisis kerawanan itu ya," kata Heru di Jalan Kemanggisan Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, Heru menyebut juga akan melakukan analisis kerawanan Pilkada Jakarta dengan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya terus mewaspadai potensi kerawanan yang bakal terjadi saat Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Bagja, berdasarkan pengalaman Pilkada Jakarta sebelumnya, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai, di antaranya politisasi SARA hingga hoaks. Karena itu, Bawaslu telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provisi DKI Jakarta untuk mengatasi potensi kerawanan Pilkada Jakarta.

"Kami kan mengambil itu dari sejarah Pilkada Jakarta. Sejarah Pilkada Jakarta jelas banyak masalah. Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots (akar rumput) yang kami lihat pada Pilkada di Jakarta sebelum ini," kata Bagja saat memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2024).

Selain itu, ia menyebut kondisi Jakarta yang sedang mengalami masa transisi dari status Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta, juga perlu menjadi perhatian.

"Dengan jumlah penduduk dan juga kondisi geografis yang padat, maka itu perlu diperhitungkan betul untuk melihat, dan itu yang menjadi salah satu unsur kenapa Jakarta masuk di empat dimensi tersebut," ucap Bagja.

Menurut Bagja, berdasarkan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Jakarta menempati posisi pertama dengan memperoleh skor 88,95, dan termasuk kategori tinggi. Untuk skor dimensi sosial politik, Jakarta meraih 78,27 atau termasuk kategori tinggi.

Sementara itu, untuk skor dimensi penyelenggaraan pemilu mencatatkan 92,36 atau tinggi. Kemudian, skor dimensi kontestasi mendapatkan 96,09 atau tinggi. Terakhir, dimensi partisipasi mencapai 87,01 atau tinggi.