KPU Jabar Sebut Pemilu Serentak 2019 Sangat Melelahkan

Liputan6.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sangat melelahkan. Alasannya, waktu pelaksanaan yang panjang dan lama untuk merampungkan seluruh proses tahapan pemilu.

Menurut Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, Pemilu Serentak tidak didukung oleh sumber daya yang mumpuni. Hasilnya, banyak petugas petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia dan jatuh sakit.

Ia mencontohkan, bagaimana proses Pemilu Serentak di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Apalagi di sana, terdapat 1000 TPS. Menurut dia, penghitungan suara di Tambun Selatan berlangsung selama 23 hari, dilakukan selama 24 jam per harinya tanpa jeda.

"Kita kan tidak bisa jeda, misalkan kasus Tambun Selatan ada 1.000 TPS, dia tidak bisa satu hari libur untuk merekap. Berarti full, akhirnya apa konsekuensinya? Dia bisa menghabiskan waktu 23 hari untuk rekap. Saya saja yang sudah lima hari kan lihat angka, ini 23 hari coba bayangkan. Kalau bicara manusiawi, ya tidak manusiawi," kata Rifqi di Bandung, Rabu (15/5/2019).

Rifqi menyayangkan tak ada waktu jeda atau istirahat bagi petugas KPPS. Sehingga, mereka kelelahan dan tidak fokus saat proses penghitungan suara. Alhasill, terjadi kesalahan input data dan pergeseran suara saat proses penghitungan mulai dari tingkat TPS.

"Di TPS kan enggak ada jeda. Beres pemungutan suara kan pukul 12.00 WIB, langsung di penghitungan sampai pukul 05.00 WIB hari berikutnya. Disambung pencatatan sampai pukul 12.00 WIB coba. Pulang ke rumah sakit," ujar Rifqi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Hingga 4 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mencatat, jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti soal banyaknya korban jiwa pada Pemilu Serentak 2019.

Korban jiwa yang dimaksud Titi adalah para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi memang tahun ini, kalau saya bandingkan dengan 2004, 2009, dan 2014, 2019 adalah peristiwa di mana korban jiwa itu paling banyak," ungkap Titi di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu, 21 April 2019.

Titi meminta pemerintah segera mengevaluasi Pemilu 2019. Menurut dia, kasus meninggalnya petugas KPPS karena kelelahan saat proses penghitungan suara tidak boleh kembali terulang.