Hoaks Petugas KPPS di Bandung Meninggal Diracun

Liputan6.com, Bandung - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bernama Sita Fitriati disebut-sebut meninggal dunia akibat diracun. Informasi ini beredar di media sosial.

Namun, keluarga dari Sita Fitriati membantah kabar tersebut. Menurut kakak kandung Sita, Muhamad Rizal Misbahudin kabar tersebut adalah hoaks. Bahkan, Rizal mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan ke pihak kepolisian setempat.

"Kalau kita dari pihak keluarga yang penting minimal sudah menjelaskan (kepada polisi) bahwa itu hoaks, kalaupun misalnya ada yang tidak percaya, yang penting kita sudah laporan," kata Rizal di Bandung seperti dilansir dari Antara, Jumat 10 Mei 2019.

Dalam konten hoaks yang beredar di media sosial, Sita disebutkan meninggal akibat racun VX, berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat mengganggu sistem saraf tubuh.

Rizal mengaku heran dengan beredarnya informasi tersebut. Padahal tidak ada pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak medis kepada adiknya.

"Makanya saya juga heran kenapa ini bisa jahat banget orang bikin berita hoaks," kata dia.

Rizal menyebutkan bahwa adiknya tersebut berusia 23 tahun, sementara pada konten tersebut Sita dikabarkan berusia 21 tahun. "Terus fotonya itu bukan adik saya, yang dilingkari itu kebetulan anaknya pak RW, dan itu orangnya masih hidup," kata dia.

Lebih lanjut, ia berharap agar peristiwa duka keluarganya tersebut tidak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk dipolitisasi. "Kita kaget, kalau sudah nyampe grup medsos kan berarti sudah menyebar," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, hingga 4 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mencatat, jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 440 orang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut terjadi peningkatan korban jiwa pada Pemilu Serentak 2019.

Korban jiwa yang dimaksud Titi adalah para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi memang tahun ini, kalau saya bandingkan dengan 2004, 2009, dan 2014, 2019 adalah peristiwa di mana korban jiwa itu paling banyak," ungkap Titi di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu, 21 April 2019.

Titi meminta pemerintah segera mengevaluasi Pemilu 2019. Menurut dia, kasus meninggalnya petugas KPPS karena kelelahan saat proses penghitungan suara tidak boleh kembali terulang.

Titi pun menyayangkan tidak adanya asuransi yang diberikan untuk para petugas KPPS. Sebab, ia menganggap, beban kerja petugas KPPS pada Pemilu Serentak 2019 lebih banyak.

"Menurut saya kepada para petugas yang mengalami, menjadi korban jiwa dan yang sakit atau pun luka karena kecelakaan kerja, harusnya negara memberi kompensasi yang sepadan. Saat ini mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan, kematian, atau pun ketenagakerjaan," tukas Titi.