Risma Senang Stasiun Gubeng Jadi Tempat Ngamen, Kok Bisa?

Liputan6.com, Surabaya - Kehadiran Wali Kota Tri Rismaharini yang mendampingi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, menyita perhatian ribuan penumpang kereta. Ia hadir mengenakan kaus hijau bertuliskan Ngamen Antikorupsi yang dikombinasi dengan jilbab warna merah muda.

Risma hadir diiringi lagu "Surabaya" dan disusul "Tanjung Perak" yang dibawakan grup musik Klantink. Ia datang sekitar pukul 16.30 WIB dan langsung menuju ke tengah-tengah stasiun.

"Terima kasih Surabaya kali ini dipercaya untuk digunakan sebagai tempat ngamen antikorupsi oleh KPK. Saya senang, tidak ada lagi pengemis di jalan," kata Risma dalam sambutannya, Jumat, 23 September 2016.

Dalam kesempatan itu, ia mengapreasi langkah KPK menyuarakan gerakan antikorupsi di tengah-tengah fasilitas publik. Menurut dia, Stasiun Gubeng menjadi lokasi yang tepat untuk mulai membangun karakter yang baik.

"Contohnya antre di stasiun adalah upaya untuk mengajari diri kita sendiri dan orang lain untuk tetap tertib. Ini adalah hal yang paling kecil tapi bagian dari karakter," ujar Risma, di atas panggung di Stasiun Gubeng Surabaya.

Antre, kata Risma, juga bisa mengajarkan orang lain untuk tidak berbuat menyimpang. Jika ada orang yang menyerobot, yang akan merasakan dampaknya adalah orang lain dan dirinya sendiri.

"Kadang kita enggak mau untuk antre kemudian kita cari yang mudah. Itu sebetulnya juga mengajari diri kita dan orang lain untuk berbuat menyimpang. Tidak ada yang besar kalau dimulai dari yang kecil. Saya biar pun naik pesawat juga ikut antre," ujar Risma.

Antre, sambung dia, juga mengajari dirinya bahwa tidak ada sesuatu yang berkah jika diraih dengan jalan pintas.

"Kalau dapatkan honor, misalnya cuma tanda tangan saja, saya nggak bisa seperti itu. Saya kerjanya saya tambah. Bagi saya, itu adalah uang rakyat yang harus saya kembalikan dengan tenaga dan pikiran saya," Risma menambahkan.

Bukan kali ini saja Risma bekerja sama dengan KPK menyuarakan antikorupsi. Sebelumnya, ia sempat menyosialisasikan tentang hal itu ke pemerintah Bengkulu. Mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya itu juga berencana menyerahkan software penggunaan anggaran kepada KPK.

"Dari KPK meminta software ke kami, dan kami pun serahkan sepenuhnya. Ini lagi kita akan persiapkan menyerahkan. Ada yang baru kita buat, nanti juga akan kita serahkan. Jadi seperti kontrol berapa penggunaan BBM untuk truk sampah," tutur Risma.