Naga Bonar hingga Pemuda Makassar Bersuara Jelang Demo 4 November

Liputan6.com, Bandung - Puluhan ribu orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan berencana berdemonstrasi di Jakarta menuntut Gubernur Provinsi DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditangkap atas dugaan penistaan agama pada 4 November 2016.

Berbagai daerah bersiaga mengantisipasi hal tidak terduga dari unjuk rasa besar itu. Pemeran Naga Bonar yang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mempersilakan siapapun yang ingin mengikuti aksi tersebut asal tertib.

"Itu hak warga negara di negara yang demokratis. Silahkan saja datang, silakan menuntut, yang penting tetap tertib. Jangan sampai anarkis, mau dua juta orang juga silahkan, lima juta orang mau ke Jakarta juga mangga-mangga saja, biar tahu bahwa ada sebuah aspirasi yang sangat besar," kata Deddy di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (1/11/2016).

Menurut dia, rentetan aksi demo yang terjadi meminta orang nomor satu di Jakarta tersebut diadili merupakan hal yang wajar karena hingga saat ini belum ada kejelasan proses hukum dari pihak kepolisian.

"Itu kan penistaan agama. Karena belum ada ketegasan, ini kan minta ketegasan dari pemerintah. Negara hukum kan. Nanti lihat keputusannya seperti apa, kalau sudah pengusutan penyidikan, bersalah atau tidak bersalah. Persoalannya kan tidak pernah mau masuk ke jalur hukum, nggak ada keputusan," ucap pria yang akrab disapa Demiz tersebut.

Demiz meminta pemerintah pusat mendengarkan aspirasi dari umat muslim tanah air terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok dan segera bertindak. Ia menegaskan, kasus Ahok tidak berkaitan dengan urusan pilkada sehingga harus tetap diusut.

"Sekarang kan dibalik-balik, dipolitisir, kesannya tidak murni. Padahal, ini murni menurut saya masalah penistaan agama. Jangankan Pak Ahok, bukan Pak Ahok saja juga harus diusut, orang biasa di Bali diusut, Arswendo diusut, HB Jassin juga masuk penjara, masa pejabat nggak boleh diusut?" tutur dia.

Pelabuhan Merak Bersiap
 
Sementara itu, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Ferry Indonesia Cabang Merak mengaku belum mengetahui adanya kedatangan massa demonstrans pada 4 November 2016 yang datang melalui jalur laut untuk menuju Jakarta.

"Kalau (pelabuhan) Merak hanya menerima saja," kata Mario S Oetomo, Humas PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Merak.

Meski begitu, dirinya mengaku akan tetap berkomunikasi dengan petugas kepolisian dan menyerahkan seluruh proses pengamanannya kepada aparat berwajib. Hal itu agar kedatangan gelombang massa demonstran tetap terjaga keamanan dan kondusif.

"Kalau (Pelabuhan) Merak antisipasi, hanya menerima dari (Pelabuhan) Bakauheni. Jadi, yang penting melancarkan aja," kata dia.

Masyarakat etnis Tionghoa di Sulawesi Selatan diminta tidak terpancing dengan aksi unjuk rasa besar-besaran terkait masalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menistakan agama dan melanggar Pasal 156 a KUHP.

Ketua Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Sulsel William Laurin mengatakan, aksi unjuk rasa adalah hal yang lumrah asal tidak berlebihan. Apalagi, menjurus pada tindakan anarkis dan merusak kondisi stabilitas umum di Kota Makassar yang menjadi pusat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Menurut dia, warga Tionghoa di Sulsel tetap akan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Sebab, yang bermasalah adalah Ahok dan lokasinya bukan di Sulsel.

"Agama Islam itu penuh dengan kedamaian, sukacita, dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Karena itu, mari kita saling mengayomi dan memberikan rasa nyaman kepada sesama," ujar William Laurin kepada Liputan6.com.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Frans Barung Mangera saat dihubungi mengaku belum menerima adanya rencana kegiatan aksi unjuk rasa. Sebelumnya, Koordinator Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, Munarman meminta Presiden Joko Widodo menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Jogja Jangan Terhasut

Kapolda DIY Brigjen Prasta Wahyu Hidayat menyampaikan pesan kepada masyarakat Jogja terkait isu aksi 4 November mendatang. "Masyarakat harus berpikir cerdas, memilih cerdas, tanpa terhasut isu," ujarnya di Mapolda DIY, Selasa (1/11/2016).

Meskipun demikian, Prasta yakin masyarakat Jogja cerdas sehingga tidak mudah terbawa isu. Ia mengaku sudah mendapat laporan beberapa perwakilan organisasi dari Jogja ke Jakarta untuk mengikuti aksi 4 November.

"Jumlahnya tidak signifikan, hanya beberapa orang saja," tutur Prasta.

Ia mengungkapkan hanya menyiagakan personel untuk mengamankan pilkada Jogja. Menurutnya, urusan Jakarta biar menjadi urusan Jakarta dan yang di Jogja menjadi urusan Jogja. Pada tanggal tersebut, tutur dia, kegiatan di Jogja berjalan normal seperti biasa.

"Semoga pilkada kita aman tidak ada gejolak apapun," ucap Prasta.