Legislator Jabar Soroti Perusakan Kantor Pengawas Pendidikan

Liputan6.com, Cirebon - Aktivitas di Kantor Balai Pelayanan dan Pengawas Pendidikan (BPPP) Wilayah V Jawa Barat (Jabar) di Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kota Cirebon, tetap berjalan seperti biasa usai perusakan atau aksi anarkistis kelompok masyarakat pada Senin, 17 Juli lalu. Hanya saja, ruangan yang menjadi sasaran amuk massa masih diberi garis polisi.

Pantauan Liputan6.com, sejumlah pegawai BPPP Jabar masih melayani masyarakat yang mengadukan keluhan terkait aktivitas belajar-mengajar di sekolah menengah atas (SMA). Namun, tak sedikit dari warga yang datang mendoakan agar kasus perusakan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

Bahkan, kasus perusakan Kantor BPPP Jabar ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Jabar. "Saya dapat informasi tentang perusakan aset milik pemerintah Jabar. Karena ini aset pemerintah, tentunya harus kita amankan," ucap salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar, Satori, Rabu (19/7/2017).

Dia pun prihatin dengan adanya aksi perusakan Kantor BPPP Jabar. Satori langsung meninjau kondisi ruangan Kepala BPPP Wilayah V Jabar dan ruangan tamu.

Satori mengatakan, kasus perusakan Kantor Pengawasan Pendidikan itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jika ada unsur pidana, harus ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dia menduga, aksi itu muncul karena adanya ketidakpuasan sekelompok orang terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di Kota Cirebon. "PPDB ini dirasakan secara nasional, karena aturannya mengacu Permendikbud," katanya.

Jika ada dua alat bukti yang cukup, ia mendukung langkah kepolisian untuk menindaklanjuti kasus yang merugikan aset negara itu. "Saya sangat menyesalkan. Jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar dia.

Insiden perusakan kantor tersebut bahkan hanya terjadi di Kota Cirebon. "Daerah lain di Jawa Barat, tidak ada, hanya sebatas aksi dan keluhan saja," anggota DPRD Jabar itu memungkasi.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Hingga kini, pengusutan kasus perusakan Kantor BPPP Wilayah V Jabar di Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kota Cirebon, terus bergulir. Berdasarkan hasil pengembangan sementara, Polresta Cirebon mendapat pengakuan Kepala BPPP Wilayah V Jawa Barat, Dewi Nurhulaela, yang sempat diancam melalui SMS atau pesan singkat via telepon seluler (ponsel).

Ancaman dari salah seorang kelompok yang mengklaim merusak kantor tersebut meminta agar Kepala BPPP tidak melaporkan kepada polisi. Bahkan, dalam SMS tersebut, mereka mengancam akan melaporkan balik Dewi Nurhulaela kepada polisi.

"Tadi sempat terkendala ada keterlambatan proses laporan dari bu Dewi, ternyata karena beliau sedikit khawatir adanya SMS ancaman tersebut. Kami beri motivasi dan jaminan keamanan kepada beliau," ujar Kapolresta Cirebon, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Selasa sore, 18 Juli 2017.

Dia menegaskan, tidak ada yang melarang warga atau kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, polisi tetap akan bertindak tegas jika ada pelanggaran hukum.

Dari perkembangan dan hasil laporan Kepala BPPP Jabar, Polresta akan meningkatkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Karena itu, besar kemungkinan para pelaku perusakan akan dijadikan tersangka.

Ada 2 Kelompok

"Ada dua kelompok yang melakukan aksi kemarin. Yang pertama itu kelompok yang mengirim surat ke kami dan yang kedua tidak mengirim surat. Ternyata, kelompok kedua itu yang melakukan perusakan. Mereka juga sebenarnya ingin menyegel sekolah, tapi berhasil kami redam," ujar Adi.

Para demonstran sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Kepala BPPP Jabar. Namun, hasil pertemuan dianggap kelompok tersebut tidak memuaskan. "Saat pertemuan bu Dewi menegaskan tidak punya kewenangan soal PPDB online dan mereka tidak puas," tutur dia.

"Sementara kemarin saat kejadian itu bukan ibu Dewi tidak mau menemui, tapi setiap hari Senin semua eselon yang satu level dengan ibu Dewi itu wajib berkantor di Bandung bersama Gubernur Jawa Barat. Jadi bukan tidak mau menemui," Adi menambahkan.

Sebab itu, menurut Adi, aksi perusakan kantor tersebut dimungkinkan karena bentuk ketidakpuasan kelompok masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru atau PPDB online.

Dia pun menyayangkan adanya demonstrasi yang berujung pada perusakan kantor yang menjadi salah satu simbol negara.  Padahal, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme dan prosedur bagi masyarakat yang tidak puas dengan proses PPDB online itu.

"Kelompok yang demo berujung perusakan itu LSM (lembaga swadaya masyarakat). Sementara, pelaku perusakan jumlahnya 20 orang dan masih kami dalami masing-masing dari mereka itu perannya apa saja sebelum kita tetapkan jadi tersangka," kata dia.

Dari hasil penyelidikan tersebut, para pelaku perusakan Kantor BPPP Jabar terancam Pasal 170 KUHP.

Sebelumnya, pada Senin, 17 Juli 2017 atau hari pertama masuk sekolah di Kota Cirebon, Jawa Barat, dinodai aksi anarkistis. Sekelompok orang mendadak merusak Kantor BPPP Wilayah V Jabar di Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kota Cirebon.

Salah satu petugas keamanan kantor tersebut, Jiman Didin, mengatakan, Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan orang menggeruduk Kantor BPP Wilayah V Jabar.

Puluhan orang tersebut langsung berteriak-teriak sembari marah-marah mencari Kepala BPPP Wilayah V Jabar. "Ada sekitar 15 orang langsung menerobos masuk Kantor BPPP Wilayah V Jabar. Saat itu, belum ada polisi yang mengamankan aksi demonstrasi," ucap Jiman, Senin, 17 Juli 2017.

Jiman dan rekannya pun sempat menghalang-halangi 15 orang yang hendak masuk ke kantor, tapi gagal. Setelah berhasil menembus pintu masuk Kantor BPPP, demonstran langsung mengacak-acak ruangan.

Pintu ruangan Kepala BPPP Wilayah V Jabar pun didobrak. Selain pintu ruangan milik kepala BPPP, pintu ruang tamu juga diobrak-abrik demonstran. "Sepertinya dari rombongan LSM, Mas. Waktu itu belum ada polisi, Mas. Saya sampai ditarik keluar, katanya jangan ikut campur," tutur Jiman.