Mimpi Bupati Menyekolahkan Semua Anak di Brebes hingga SMA

Bupati Brebes berharap tidak ada anak di Brebes yang putus sekolah.

oleh Fajar Eko Nugroho diperbarui 04 Okt 2017, 16:31 WIB
Diterbitkan 04 Okt 2017, 16:31 WIB
Anak Putus Sekolah di Brebes
Bupati Brebes keliling ratusan desa hingga pelosok demi anak putus sekolah. (Liputan6.com/Fajar Eko Nugroho)

Liputan6.com, Brebes - Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang telah dicanangkan Bupati Brebes Idza Priyanti kembali dimantapkan dengan road show ke 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Kegiatan ini merupakan pertemuan Idza dengan kepala desa dan perangkatnya, serta kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

Kegiatan maraton tersebut dimulai sejak Senin, 2 Oktober 2017 di Kecamatan Brebes, Wanasari, dan Kecamatan Bulakamba.

Sementara pada hari Selasa, 3 Oktober 2017, Bupati Idza yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Baperlitbangda, Kabag Penanggulangan Kemiskinan, mengunjungi Kecamatan Tanjung, Losari, dan Kecamatan Kersana.

Di setiap kecamatan yang dikunjungi, Idza meminta seluruh pihak, terutama kepala desa, untuk ikut serta mendorong dan menyukseskan program gerakan kembali bersekolah.

"Saya minta seluruh kepala desa untuk ikut melakukan pendataan siapa saja yang putus sekolah dan tidak bersekolah di usia sekolah, dan mendorong mereka untuk bisa kembali bersekolah," ucap dia.

Idza berharap dengan dilibatkanya kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa, maka akan didapat data yang lebih akurat mengenai jumlah anak yang putus dan tidak sekolah. Dia berharap nantinya semua anak di Brebes bisa bersekolah dan minimal lulus SMA/SMK.

"Saya optimistis dengan seluruh anak di Brebes dapat sekolah dan bisa lulus minimal SMA/SMK, maka jumlah pengangguran di Brebes akan berkurang dan lebih sedikit," dia menegaskan.

Idza menambahkan, dengan pendidikan tinggi, maka jumlah pengangguran dapat berkurang. Hal ini karena banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang berijazah minimal SMA.

"Dengan keberhasilan Gerakan Kembali Bersekolah, juga akan dapat menaikkan IPM Brebes yang saat ini masih rendah atau berada di urutan paling bawah di Jawa Tengah," ujarnya.

Bupati Brebes keliling ratusan desa hingga pelosok demi anak putus sekolah. (Liputan6.com/Fajar Eko Nugroho)Seperti diketahui, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperkirakan mencapai puluhan ribu. Mereka tersebar di 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan.

"Saya tidak hafal angkanya, tapi jika satu kecamatan saja jumlah ATS-nya lebih dari dua ribu, pasti ada puluhan ribu ATS se-Kabupaten Brebes," ucap Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, Angkatno.

Ia mengatakan, penggalangan dana melalui GKB ini untuk memperkuat status anak yang tadinya tidak sekolah, kemudian mau dikembalikan ke sekolah, baik dari tingkat formal maupun nonformal.

Dana yang terkumpul dibagikan kepada 1000 anak dengan perincian biaya seragam sekolah, tas sekolah, sepatu anak, alat tulis sekolah, dan biaya transportasi bagi keluarga miskin.

Sasaran yang dikembalikan adalah mereka yang masuk usia sekolah, yakni umur 7-15 tahun dengan kriteria Belum Sekolah, Putus Sekolah, dan Tidak Lanjut.

Kebanyakan alasan tidak sekolah menurut data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yakni faktor ekonomi keluarga, budaya, motivasi anak itu sendiri, dan jarak sekolah yang terlalu jauh.

"September 2017 kemarin, sepakat mengembalikan 1000 anak tidak sekolah kembali ke sekolah, kontribusi dana yang masuk per kecamatan berkisar 60 anak, ini langkah awal untuk inisiasi pengembalian anak ke sekolah di tahun ini, target kita setelah ada peraturan bupati tentang percepatan tuntas wajar dikdas 9 tahun akan selesai pada tahun 2022," ungkap dia.

Baperlitbangda dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan pendataan lewat SIPBM di 16 Desa di 5 Kecamatan pada tahun 2017 dan menghasilkan data sebanyak 3.454 anak yang tidak sekolah dengan berbagai alasan.

"Belum semua desa dilakukan pendataan SIPBM sehingga belum bisa diketahui secara pasti by name by addres secara keseluruhan, komitmen Pemerintah Kabupaten melalui Penganggaran diharapkan ke depan semua desa yang belum didata SIPBM bisa dialokasikan dana terkait pendataan ini," dia memungkasi.

Simak video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya