Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Mahfud MD: Sampai Saat Ini Belum Ada Pemenang Pemilu Resmi

Mahfud mengimbau kepada semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, terutama untuk peserta pemilu.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Apr 2019, 22:02 WIB

Diterbitkan 19 Apr 2019, 22:02 WIB

Rawat Kebhinekaan Lewat Jelajah Kebangsaan

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD memberi keterangan saat kegiatan Gerakan Suluh kebangsaan di Banten, Senin (18/2). Kegiatan ini bertujuan untuk Rawat Kebhinekaan Indonesia Lewat Jelajah Kebangsaan 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Sleman - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan jika hingga saat ini belum ada pemenang resmi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Pemenang Pemilu, termasuk pilpres baru bisa diketahui saat pengumuman rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019 oleh KPU," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat (19/4/2019).

Menurut dia, hasil "quick count" atau hitung cepat masing-masing orang boleh percaya dan boleh tidak tidak.

"Namun hasil 'quick count' percaya atau tidak, itu tidak mengikat belum resmi. Hasil hitungan internal masing-masing pihak juga belum resmi," katanya dilansir Antara.

Mahfud mengimbau kepada semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, terutama untuk peserta pemilu.

"Kontestan pemilu untuk cukup mengawasi penghitungan sampai tiba tanggal penetapan oleh KPU, yaitu 22 Mei 2019," kata Mahfud.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Mahfud Mengimbau Jangan Bertindak di Luar Konstitusi

Mahfud MD Coblos Pemilu 2019. (Liputan6.com/Switzy Sabandar)

Ia juga meminta semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses serta mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti di setiap kecamatan, ketika penghitungan di kecamatan termasuk penghitungan di kabupaten atau kota.

"Nanti dibawa semua sebagai bukti, apalagi jika merasa ada kecurangan, pada 22 Mei itu ada di mana yang keliru," katanya.

Menurut Mahfud, jika nantinya pada tanggal 22 Mei yaitu saat pengumuman oleh KPU ada pihak yang tidak puas, maka bisa mengajukan gugatan.

"Tentunya proses pengajuan gugatan pemilu itu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Instrumen hukum sudah disediakan oleh konstitusi dan negara ini untuk tidak berlaku curang," katanya.

Ia mengatakan, saluran hukum sudah ada dan waktu masih cukup. Karena di KPU akan sampai 22 Mei, kalau mau mengajukan gugatan satu minggu semua paling lama sudah mendaftarkan sengketa ke MK.

"Kemudian satu minggu lagi di MK diteliti administrasinya baru sesudah itu sidang selama 30 hari berturut-turut untuk meneliti ulang bukti-bukti," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓