Kelola Dana CSR Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Gandeng Yayasan InfraDigital Nusantara

Pengelolaan program CSR HUB dimaksudkan sebagai langkah awal peningkatan kualitas siswa SMK dalam menghadapi persaingan dunia industri ke depan.

oleh Jayadi Supriadin diperbarui 06 Feb 2020, 03:02 WIB
Diterbitkan 06 Feb 2020, 03:02 WIB
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Yayasan Infra Digital Nusantara tentang program CSR HUB
Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Yayasan Infra Digital Nusantara tentang program CSR HUB (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Bandung Sebagai ikhtiar awal penguatan kualitas siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menghadapi era industri 4.0. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggandeng Yayasan InfraDigital Nusantara (IDN) dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) HUB. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kerja sama pengelolaan program CSR HUB dimaksudkan sebagai langkah awal peningkatan kualitas siswa SMK dalam menghadapi persaingan dunia industri ke depan.

“SMK harus responsif terhadap perubahan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan industri,” ujarnya, Rabu (5/2/2020).

Menurut dia, kemajuan teknologi sektor Industri 4.0 saat ini harus mampu diimbangi penyiapan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tantangan yang ada.

Dengan kerja sama itu ujar Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, pihak yayasan diharapkan mampu membekali siswa SMK dengan kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris, untuk meningkatkan kerja sama internasional.

“Melalui CSR HUB ini, sekaligus sebagai sarana diskusi perkembangan program kerjasama industri dan SMK di Jawa Barat serta pemaparan program yayasan,” ujar dia menegaskan.

Beberapa program revitalisasi SMK yang akan ditawarkan Yayasan InfraDigital Nusantara, antara lain aspek pembenahan sistem tata kelola dan manajemen sekolah, pengembangan kurikulum dan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Kemudian, pengembangan kapasitas dan kompetensi guru, infrastruktur sekolah dan beasiswa bagi peserta didik.

Sebagai langkah awal kerja sama itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menunjuk tujuh sekolah SMK di Jawa Barat sebagai pilot project kegiatan, yakni SMK Al-Wafa Ciwidey, SMKN 1 Kertajati Majalengka, SMKN 1 Mundu Cirebon, SMKN 1 Pacet Cianjur, SMKN 11 Bandung, SMKN 9 Bandung dan SMKN 2 Karawang.

Muhammad Rofi, Ketua Yayasan InfraDigital Nusantara, untuk mewujudkan SMK Juara di Indonesia, lembaganya siap memberikan program terbaik, untuk meraih rencana tersebut.

“Kami berkomitmen menciptakan SDM terbaik dalam membangun Jawa Barat,” ujarnya.

Selain penguatan program revitalisasi SMK,  lembaganya ujar Rofi, dipercaya Mastercard dalam pelatihan 6000 siswa SMK se-Provinsi Jawa Barat, untuk mendapatkan sertifikasi cyber security dalam Mastercard Academy 2.0

 

Manfaat Program

Foto Bersama setelah sesi penandatanganan kesepakatan Bersama di Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat
Foto Bersama setelah sesi penandatanganan kesepakatan Bersama di Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Sebelumnya, CEO IDN Ian Mckenna mengatakan penggunaan aplikasi digitalisasi data dan keuangan, ditujukan bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

“Program ini sudah kami terapkan di 250 sekolah di 11 provinsi, fokusnya kelancaran keuangan di dalam sekolah dan kesehatan keuangan,” ujarnya.

Menurut dia, digitalisasi data dan keuangan, cukup penting dalam memberikan kemudahan bagi guru, dalam pembuatan laporan data dan keuangan sekolah yang baik bagi masyarakat.

“Kita pula bantu berikan pendampingan untuk menjelaskan, jadi data dengan mudah bisa disimpan di aplikasi tersebut,” ujarnya.

Saat ini mayoritas sekolah masih melakukan pelaporan dalam bentuk manual, menggunakan lembaran kertas dalam jumlah yang banyak, sehingga penerapan digitalisasi data dan keuangan sekolah dinilai cukup tepat.

“Kami memiliki program cukup lengkap, mulai untuk pendidikan dasar, SMK, SMA, pondok pesantren, hingga bimbelan (bimbingan belajar) juga,” kata dia.

Dalam prakteknya, sistem itu bakal meng-input data sekolah cukup lengkap mulai data siswa, orangtua, hingga soal keuangan mulai pembayaran SPP, tabungan dan lainnya menjadi menjadi nontunai.

Dengan pola itu, keuangan sekolah menjadi lebih lancar, cashflow lebih tertata, serta laporan keuangan yang diberikan secara berkala.

“Silakan pihak TU (Tata Usaha) bisa cek, dan risiko turun keuangan siswa yang jumlah besar bisa dihindarkan,” papar dia.

Ian mengaku, penerapan sistem digitalisasi dan keuangan seluruh sekolah tidaklah mudah, namun hal itu bakal terjadi dengan sendirinya, terutama dengan meningkatnya penggunaan digital di era industri 4.0 saat ini.

“Memang untuk perubahan keuangan di sekolah perlu proses dan waktu, tapi nanti kita dampingi supaya bisa berubah,” ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya