PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Walhi NTT Kecam Penggusuran Rumah Warga Besipae

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecam tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan

oleh Ola Keda diperbarui 22 Agu 2020, 14:00 WIB

Diterbitkan 22 Agu 2020, 14:00 WIB

Foto: Warga Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan bertahan hidup di gubuk dari daun setelah rumahnya digusur Pemprov NTT (Liputan6.com/Ola Keda)

Liputan6.com, Kupang - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecam tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

"Kami mengecam tindakan represif yang dilakukan Pemerintah NTT dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pubabu," kata Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan respons Walhi terhadap aksi penggusuran rumah warga Besipae di Pubabu, TTS yang dilakukan Pemerintah NTT.

Puluhan rumah warga di Pabubu, Besipae, TTS digusur aparat pemerintah dibantu petugas kepolisian karena lokasi tersebut akan dijadikan area pengembangan pakan ternak dan kelor.

Menurut dia, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tidak menempati janjinya untuk berdialog dengan warga Besipae, yang semestinya terjadi pada medio Juni 2020 yang lalu. Pemerintah NTT justru mengerahkan aparat birokrasi dan keamanan untuk menggusur dan memicu konflik di lapangan.

"Seharusnya ada dialog tetapi yang ada justru pengerahan aparat birokrasi dan keamanan yang menimbulkan konflik di lapangan," katanya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Pemprov Janji Libatkan Warga dalam Pengelolaan Peternakan Besipae

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing menegaskan, pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menyusahkan atau menyakiti hati warga Besipae.

Pemprov NTT berencana untuk menyejahterakan masyarakat Besipae dengan melakukan program pengembangan pakan ternak dan kelor.

Di tahap awal, pemerintah akan menanam lamtoro teramba seluas 200 hektare dan kelor seluas 200 hektare.

"Pemprov NTT tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyusahkan masyarakat. Program yang ditaruh di Besipae semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat Besipae," kata Sony.

Menurut dia, Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian akan mulai berkantor di Besipae. Oleh sebab itu, pagar dan sebuah rumah darurat yang dibangun di jalan masuk Ranch Besipae akan dibongkar.

Selain itu, kata dia, Gubernur Viktor juga berpesan bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan pakan ternak dan kelor melibatkan masyarakat Besipae.

Lanjutkan Membaca ↓