Penjelasan Pertamina EP Asset 4 Cepu Field Usai Didemo Warga Blora

Liputan6.com, Blora - PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field merespons aksi unjuk rasa warga di area fasilitas Central Processing Plant (CPP) Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Pihak perusahaan berplat merah itu mengaku, mulai menampung apa saja yang menjadi poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat yang terdiri dari kalangan para petani, serta para aktivis dari sedulur relawan tani (Sentani) Blora bagian selatan dalam aksi unjuk rasa itu.

"Yang menjadi catatan adalah tidak semua poin yang disampaikan itu menjadi wewenang kami," kata Humas PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field, Kautsar Restu Yuda kepada Liputan6.com, Senin sore (22/3/2021).

Menurutnya, agar tidak salah dalam melangkah, dirinya akan menyampaikan bahasan yang diinginkan masyarakat ke pihak manajemen dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut.

Restu menambahkan, terkait anggapan masyarakat tentang tidak adanya perwakilan CPP Gundih yang bersedia menemui para pendemo, dia bilang hal itu perlu kiranya diluruskan.

"Hari jumat sebelumnya kami (pihak Pertamina, red) justru istilahnya sudah siap di mediasi atau di fasilitasi oleh Polsek setempat," terangnya.

Restu mengatakan, sebenarnya yang diinginkan para pendemo itu adalah bentuknya forum yang intinya bisa berdialog secara langsung. Pihaknya sempat berfikir seolah jika sudah berdialog, maka tidak perlu adanya aksi demo karena malah seperti dobel kegiatan.

"Waktu itu keputusan dari koordinator aksi adalah mereka akan tetap melaksanakan aksi," kata Staf CSR Pertamina EP Asset 4 Cepu Field itu.

Dirinya menjelaskan, adanya aksi di depan area fasilitas CPP Gundih, sebelumnya mereka menyatakan akan berorasi saja tanpa menuntut pertemuan ulang.

"Karena pada prinsipnya, mereka sudah menawarkan pertemuan sebelumnya," kata Restu.

Simak video pilihan berikut ini:

Mengenai tuntutan para pendemo soal Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field, pihaknya belum berkenan memberikan penjelasan.

"Untuk pertanyaan yang DBH dan CSR akan kami bicarakan dengan pihak yang lainnya dulu," jawab Restu.

Terkait yang tuntutan penyerapan tenaga kerja lokal, dirinya menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini warga Blora terbanyak dibanding warga Bojonegoro dan warga Tuban.

"Kita perlu kroscek data, kalau terkait serapannya berapa yang di CPP Gundih. Justru yang warga Blora itu lebih besar, walaupaun selisihnya tidak terlalu banyak," katanya.

Lebih lanjut, Restu menyampaikan, juga akan mengkroscek data terlebih dahulu tentang persoalan benar tidaknya Pertamina belum membayar pajak air di bawah tanah selama 15 tahun.

"Kita perlu kroscek datanya karena 15 tahun juga waktu yang lama. Benar nggaknya selama itu belum membayar. Intinya kita konfirm dulu terkait hal itu," dia memungkasi.