Beda Sikap Ridwan Kamil, Ganjar, Khofifah, dan Wahidin Tanggapi Dispensasi Mudik Santri

Jakarta - Pemerintah mempercepat larangan mudik lebaran dan memberlakukannya mulai 22 April 2021. Larangan mudik berlangsung hingga 24 Mei 2021.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Doni Monardo saat memberikan arahan penanganan Covid-19 dan mitigasi bencana di Gedung Daerah Pekanbaru, Kamis siang, 22 April 2021.

Namun, aturan ini rupanya menjadi polemik ketika dihadapkan dengan kondisi terkini ketika banyak santri yang masih menjalani pendidikan di pondok pesantren. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun melontarkan wacana dispensasi larangan mudik bagi santri, sehingga mereka bisa merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampungnya masing-masing.

Wacana ini pun ditanggapi berbeda-beda oleh kepala daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, misalnya. Dia meminta warganya tidak melakukan mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 2021 mendatang. Emil, sapaan Ridwan Kamil, tak mau wilayahnya mengalami nasib seperti di India di mana terjadi gelombang kedua Covid-19 atau lonjakan kasus yang besar.

"Jadi saya bilang kepada warga jangan mudik dulu, tahan dulu. Karena ada kasus di India di mana orang euforia akhirnya dua minggu dia kena second wave melebihi satu tahun kasus di India," katanya di sela-sela peresmian dua flyover di Kota Bandung, Kamis (22/4/2021).

Emil menjelaskan, untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi larangan mudik. Di Jabar, pihaknya telah menyiapkan kebijakan penyekatan jalan. Bahkan pemerintah tingkat desa atau kelurahan sudah diinstruksikan agar melakukan karantina pemudik yang lolos dari penyekatan.

"Kita tidak mau terjadi (peningkatan kasus), jadi lebih baik tahan dulu (mudik). Silaturahmi kan bisa dicari di waktu yang lebih baik tanpa harus yang sifatnya massal,” ujarnya.

Namun, untuk pesantren, Emil masih menunggu arahan dari pusat terkait dispensasi larangan mudik bagi santri. Pasalnya, masih belum ada keputusan resmi terhadap wacana yang disampaikan dari Wapres Ma'ruf Amin itu.

"Pesantren kita menunggu petunjuk, karena wacana itu belum resmi. Masih pengajuan dari wapres dan lain-lain, tapi juklak ke daerah dalam rapat-rapat covid belum disampaikan kita tunggu aja," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/4/2021).

Sedangkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tegas mengingatkan santri agar menahan diri dan tidak mudik saat Lebaran 2021. Ganjar meminta santri turut menjadi bagian dari tren baik penanganan COVID-19.

"Enggak boleh (mudik)," ujar Ganjar, saat gowes jelang waktu berbuka puasa ke Yayasan Sosial dan Panti Asuhan At-Taqwa, Dukuh Genting, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Sabtu (24/4/2021).

Kepada santri Ganjar menjelaskan, larangan mudik merupakan bagian dari pencegahan penularan Covid-19. Pasalnya, saat mudik akan menimbulkan keramaian sehingga, muncul kekhawatiran protokol kesehatan yang diabaikan.

"Jadi gini, kenapa kok nggak boleh mudik, karena kalau mudik itu rombongan. Kalau rombongan banyak sekali, kalau banyak sekali, nanti ada potensi ketularan," kata Ganjar.

Simak video pilihan berikut ini:

Namun, sikap Ganjar ini berbeda dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur perempuan ini justru memberikan dispensasi dengan mengizinkan santri pondok pesantren di Jatim untuk mudik saat Lebaran Idul Fitri.

"Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir, atau wali santri yang khawatir," kata Khofifah di Surabaya, Kamis (22/4/2021) malam.

Menurutnya, para santri ini memang harus dipulangkan. Sebab, sudah tak ada lagi kegiatan di pesantren lantaran memasuki masa libur lebaran Idul Fitri.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) ini juga memastikan agar para santri-santri diperkenankan lewat ke daerah asalnya, meski sejumlah wilayah di Jatim dilakukan penyekatan saat larangan mudik.

Ia pun menginstruksikan agar para pengasuh pesantren memberikan surat pengantar bagi para santri, agar mereka bisa diperkenankan lewat dan lolos dari posko penyekatan.

Oleh sebab itu, Khofifah mengimbau agar kabupaten/kota tempat asal santri melakukan koordinasi.

"Saat masa kepulangan santri-santri itu kan jalan sudah disekat dan dijaga aparat, sehingga mereka butuh surat pengantar supaya para pengasuh pesantren dan wali santri tidak khawatir anak-anaknya tidak bisa pulang ke kampung halaman," jelas Khofifah.

Hal itu juga yang diutarakan Gubernur Banten Wahidin Halim. Dia menyetujui adanya wacana dispensasi mudik khusus santri yang dilontarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Para santri dinilai masih anak-anak yang perlu bertemu dengan keluarga saat Lebaran.

"Kalau bisa pulangnya sebelum waktu di tanggal 6 Mei. Ya memang harus (mudik), masa anak-anak kecil enggak boleh pulang," ujar Wahidin.

Namun, pihak pengurus pesantren harus bisa menjamin mereka dalam kondisi sehat saat dipulangkan ke daerah-daerah di Banten. Selain itu, mereka juga harus menjalani rapid test Covid-19 sebelum pulang. Mereka yang dipulangkan saat Lebaran ke daerah-daerah itu harus benar-benar bebas dari Covid-19.

"Sebelum pulang, nanti rapat dulu sama ponpes, agar dipulangkan tidak dalam keadaan kena penyakit. Pengawasan nanti kan ada laporan, dishub, kan ada terminal di kita, itu kerja sama. Saya karena punya santri, ya sepakat (memperbolehkan santri mudik)," Wahidin menandaskan.