Rektor USU: Sebutan Jokowi IKN 10 Minutes City Bentuk Komitmen Pemerataan Indonesia

Liputan6.com, Medan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, mendukung program Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Muryanto juga mengatakan, sebutan yang disematkan Jokowi terkait IKN Nusantara yakni 10 Minutes City, adalah bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia yang humanis, efisien, dan ramah lingkungan.

"Kehadiran IKN akan membuat Indonesia memiliki infrastruktur hijau atau green infrastructure yang merata," katanya, Selasa (22/2/2022).

Dijelaskan Muryanto, kesejahteraan manusia di seluruh Indonesia akan lebih cepat terealisasi melalui pembangunan infrastruktur. Tidak bisa dipisahkan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU itu juga berpandangan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM merupakan cara yang bisa dilakukan secara berbarengan bila ada komitmen kuat dari pemerintah terhadap sinergi kedua pembangunan itu.

Grand desain dari IKN Nusantara yang diprogramkan Pemerintah Jokowi sendiri adalah membuat kota yang ramah lingkungan dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik, sehingga warga hanya butuh 10 menit untuk mengelilingi seluruh penjuru ibu kota baru.

"City planner-nya jelas, mempertimbangkan akses jalan yang ramah lingkungan. Sehingga tak salah bila Jokowi menjulukinya 10 Minutes City," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut Muryanto Amin, hadirnya IKN Nusantara secara otomatis membawa efek domino pembangunan di wilayah sekitar Benua Etam-sebutan Kalimatan Timur.

"Pembangunan tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa, namun juga akan merata mulai Sabang sampai Merauke," ucapnya.

Rektor USU juga menjelaskan, model transisi IKN dari Jakarta harus dilihat dari sisi komitmen pemerataan di wilayah Indonesia secara bertahap. Pemindahan ibu kota akan berdampak baik bagi Kota Jakarta.

"Jakarta akan mudah kembali menata diri. Banjir, kemacetan, dan masalah perkotaan lainnya akan lebih mudah teratasi. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi yang dinamis, namun lebih efisien," jelasnya.

Disampaikan Muryanto, pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada volume kendaraan dan kepadatan penduduk, sehingga ada ruang yang lebih luas bagi Jakarta untuk mengatasi persoalan perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan produktivitas kerja.

"Diharapkan pembangunan IKN Nusantara dan proses transisi pemindahan ibu kota harus dapat dicermati sebagai upaya serius pemerintah dalam merealisasikan Indonesia yang adil dalam pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.